09:32 WIB
Kamis, 27 November 2014
Rabu, 15 Februari 2012 13:41 WIB

DPR Dukung MA Cabut Permendag Era Mari Elka tentang Impor Barang Jadi

Nikky Sirait
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Erik Satrya Wardhana
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Erik Satrya Wardhana

“Kesempatan ini merupakan cambuk agar pemerintah segera menyelesaikan draft UU Perdagangan."

JAKARTA, Jaringnews.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Erik Satrya Wardhana menyambut baik putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 P/HUM/2011, mengenai dikabulkannya permohonan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi oleh Produsen.

Dengan terbitnya putusan MA ini, maka Permendag yang diterbitkan saat Mari Elka Pangestu masih menjabat menteri perdagangan (Mendag) tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Praktis, Mendag saat ini, Gita Wirjawan harus mencabut peraturan ini.
 
Menurut Erik, putusan MA telah sesuai dengan semangat Komisi VI DPR. Dia menuturkan, sejak Permendag itu diterbitkan, pimpinan Komisi VI meminta Mari Elka agar tidak memberlakukan peraturan tersebut. Hal tersebut juga disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum tanggal 13 Januari 2011 silam. Dalam RDPU, Komisi VI mendengar masukan secara langsung dari berbagai produsen dan pelaku usaha. Hasil dari RDPU itu kemudian dibawa dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Mari Elka, 17 Januari 2011.

"Di Raker, seluruh fraksi Komisi VI sepakat menolak pemberlakuan Permendag tersebut. Saat itu Mari Elka beralasan, tujuan awal aturan itu untuk mendorong percepatan investasi dan memberikan insentif kepada penanam modal, terutama pemodal asing, dan  memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam memulai proses produksinya. Namun, karena tidak tegasnya aturan mengenai pembatasan dan pengawasan, produsen bebas mengimpor barang jadi, sekalipun barang-barang yang diimpor tidak terkait dengan bidang usahanya. Dengan demikian, produsen bisa beralih menjadi importir barang, industriawan bisa bermetamorfose jadi pedagang,” ujar Erik di Jakarta, Rabu (15/2).

Dia menambahkan, ke depan, pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam, dengan berkoordinasi lintas sektoral dan melibatkan partisipasi pelaku usaha yang merasakan manfaat atas berlakunya sebuah aturan, sebelum mengeluarkan peraturan. Pemerintah, sambung dia, perlu mempertimbangkan aspek teknis legal dan subtansial, agar aturan yang terbit tidak bertentangan dengan semangat mengamankan kepentingan nasional yang tercermin dalam undang-undang. Tak hanya itu, lanjut Erik, selama rezim niaga belum mempunyai payung hukum, maka terbuka kemungkinan terjadi kerapuhan efektivitas atas aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

“Kesempatan ini merupakan cambuk agar pemerintah segera menyelesaikan draft UU Perdagangan, sekaligus tantangan bagi kami di DPR untuk mematangkan persiapan, agar begitu RUU masuk bisa segera dibahas. Dengan adanya UU Perdagangan, diharapkan menjadi payung hukum bagi segala aturan tata niaga, baik untuk dalam dan luar negeri, ekspor ataupun impor,” tegas politisi Partai Hanura ini.

Tak lupa, Erik pun memberi apresiasi bagi para pemohon atas perjuangan legal standing yang ditempuh selama setahun terakhir. Sejak awal, ungkap Erik, sebelum pemohon menempuh uji materiil, pihaknya dilibatkan sebagai partisipan dalam berbagai kajian dan kompilasi kelengkapan data.

“Saya merasakan dengan sangat jelas semangat untuk menyelamatkan industri nasional, dimana Permendag tersebut menjadi salah satu masalah penting yang menjadi kendala. Oleh karena itu, ditengah kuatnya tuntutan untuk mencabut atau meninjau ulang Permendag itu, maka pengabulan permohonan oleh MA bermakna memberi kepastian hukum bagi dunia usaha di satu pihak, dan pemerintah pada lain pihak. Permendag tersebut bertentangan dengan semangat undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan industri nasional dan perlindungan usaha kecil menengah,” tutup dia.

Sementara itu, untuk menindaklanjuti putusan MA ini, Mendag Gita akan melakukan pembahasan dengan pihak di bidang industri dan perdagangan, sebelum merevisi peraturan tersebut. Dia mengatakan, hal itu perlu dilakukan agar putusan MA tidak memberikan sinyal negatif ke dunia investasi.

(Nky / Nky)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini