05:46 WIB
Minggu, 26 Oktober 2014
Senin, 6 Agustus 2012 10:07 WIB

Kejar THR, Reses DPRD Jateng Dimajukan

Edy Suprayitno
Sidang paripurna di gedung DPRD Jateng (ilustrasi). (Jaringnews/Edy Suprayitno)
Sidang paripurna di gedung DPRD Jateng (ilustrasi). (Jaringnews/Edy Suprayitno)

Untuk korupsi dana reses oleh anggota DPRD, biasanya dilakukan dengan empat modus.

SEMARANG, Jaringnews.com - Demi mengejar uang lumpsum bagi legislator, reses DPRD Jawa Tengah (Jateng) dimajukan beberapa hari menjadi sebelum hari Lebaran.

Sesuai rapat Badan Musyawarah (Bamus), seharusnya reses dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus hingga 1 September 2012. Namun karena tanggal tersebut sesudah Lebaran, dan dikhawatirkan para anggota DPRD Jateng tak bisa berlebaran, maka reses diajukan mulai hari ini, Senin (6/8) hingga Sabtu (11/8).

Salah satu anggota DPRD Jateng yang menjadi anggota Badan Anggaran mengaku jika reses sengaja diajukan agar para anggota DPRD Jateng lebih tenang saat bertemu konstituen menjelang Lebaran.

"Biasanya ada saja yang meminta kepada kami. Mulai sekedar sarung hingga sejumlah uang. Termasuk para wartawan yang entah wartawan sungguhan entah wartawan gadungan," kata anggota DPRD yang minta dirahasiakan namanya itu.

Ditambahkan, untuk sekali reses, para anggota DPRD Jateng akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp 24,2 juta. Perinciannya, untuk uang kegiatan sebesar Rp 20 juta dan lumpsum Rp 700 ribu/ hari.

Dari anggaran sebesar itu, mereka wajib mengadakan pertemuan dengan masyarakat di daerah pemilihannya. "Biasanya, teman-teman hanya mengadakan sampai tiga kali saja, kemudian selebihnya dibuat dokumen seakan-akan ada pertemuan," kata anggota DPRD itu.

Menurut peneliti korupsi politik ICW, Apung Widadi hal itu terjadi karena lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan reses. Untuk mengetahui aspirasi yang berkembang, seringkali mereka hanya berdasarkan pemberitaan media massa saja. Selain itu, laporan reses dan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan lebih bersifat administratif saja.

"Maklumlah sebenarnya kan mereka dikendalikan birokrasi, dalam hal ini sekretariat DPRD. Nah, kalau mau fair, sekretariat DPRD juga harus diawasi khususnya mengenai pengadaan tiket, sewa tempat dan lain-lain. Di situlah korupsinya sekretariat DPRD," kata Apung.

Untuk korupsi dana reses oleh anggota DPRD, biasanya dilakukan dengan empat modus. Pertama adalah manipulasi jumlah konstituen. Ini berkaitan dengan uang transportasi yang dikeluarkan. Kedua, manipulasi jumlah hari. Seringkali anggota DPRD tak bertemu sama sekali dengan konstituen, namun dilaporkan kegiatan enam hari penuh, sehingga lumpsum diterima utuh.

Ketiga adalah manipulasi fasilitas. Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas snack, konsumsi, sewa LCD proyektor, sewa tempat, manipulasi fotokopi materi dan lain-lain.

"Nah, modus yang keempat adalah gabungan ketiganya. Dan itu yang paling sering terjadi. Namun jangan salah, ide seperti itu kadang justru diusulkan birokrasi, dalam hal ini sekretariat DPRD," kata Apung.

(Eds / Nky)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini
  
  • Terpopuler
  • Terkomentari