07:46:22 WIB
Senin, 27 Maret 2017
Kamis, 12 Januari 2017 , 16:45 WIB

Menteri Muhadjir Ijinkan Sekolah Himpun Dana dari Masyarakat

Karina Utami
81432-Bangunan SDN Sukoreno Jember yang rusak. (foto: dokumentasi)
Bangunan SDN Sukoreno Jember yang rusak. (foto: dokumentasi)

"Mulai tahun ini sekolah diizinkan menghimpun dana dari masyarakat, seperti donatur dan alumni. Terutama alumni yang sudah sukses, seperti menteri dulu juga sekolah," kata Muhadjir. 

JAKARTA, INDONEWS.ID - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa dalam rangka memperkuat pendanaan sekolah dengan semangat gotong royong, sekolah boleh menghimpun dana dari masyarakat asal tak memaksa.

Hal tersebut dijelaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

"Mulai tahun ini sekolah diizinkan menghimpun dana dari masyarakat, seperti donatur dan alumni. Terutama alumni yang sudah sukses, seperti menteri dulu juga sekolah," kata Muhadjir. 

Dijelaskan Muhadjir, sumbangan dana dari masyarakat tersebut nantinya dapat digunakan untuk memajukan sekolah.

"Kalau sekolah hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka sekolah tidak akan maju," imbuhnya. 

Sebelum kebijakan ini dikeluarkan, sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah mengkonsultasikan penerapan kebijakan itu ke Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Dari hasil konsultasinya tersebut pemerintah menyetujui asal itu resmi dan pemanfaatannya untuk pengembangan sekolah serta tidak melanggar undang-undang.

Sebelumnya, pemerintah telah melarang sekolah melakukan pemungutan dana dari masyarakat terutama dari orang tua murid. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah kerab menerima laporan penyimpangan dan pemanfaatkan dari pungutan sekolah yang dilakukan oleh oknum pengajar.

Pemerintah kemudian memutuskan pihak sekolah hanya memakai dana BOS untuk operasional sekolah, dan dilarang melakukan pungutan ke luar sekolah.
 

( Kar / Deb )

Komentar