20:19 WIB
Minggu, 20 April 2014
Selasa, 7 Mei 2013 11:00 WIB

Kasus Korupsi Asuransi, Mantan Wali Kota Kediri Maschut Tersangka

Abdul Hady JM
Ilustrasi korupsi
Ilustrasi korupsi

Hatta Mami, Kepala Cabang perusahaan asuransi PT. Bumi Putera Kediri,dan Braja, agen perusahaan tersebut juga jadi tersangka.

SURABAYA, Jaringnews.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim), diam-diam tengah menyidik dua kasus korupsi di Kota Kediri. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi asuransi pegawai Pemkot 2008 lalu.

Bahkan, HM. Maschut, mantan Wali Kota Kediri dua periode, telah ditetapkan sebagai tersangka. "Sudah masuk penyidikan dan ada tersangkanya," kata Kepala Kejati Jatim Arminsyah, didampingi Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus (Pidsus) Rohmadi, Senin (6/5).

Rohmadi menjelaskan, selain Maschut, dua orang juga turut dijadikan tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Hatta Mami, Kepala Cabang perusahaan asuransi PT. Bumi Putera Kediri, dan Braja, agen perusahaan tersebut.

Penyidik, lanjut Rohmadi, kini tengah menjadwal pemeriksaan saksi-saksi untuk tersangka Maschut. "Kalau penyelidikannya Maschut sudah diperiksa," terangnya.

Pria kelahiran Kenjeran, Surabaya, itu menerangkan, kasus ini berawal dari diprogramkannya asuransi untuk pegawai Pemkot Kediri senilai Rp.4 miliar, pada 2008 lalu. Uang asuransi dianggarkan dari kas Pemkot. Adapun perusahaan yang digandeng adalah PT. Bumi Putera.

"Belakangan diketahui, oleh BPK asuransi tersebut tidak diperbolehkan," jelas Rohmadi. Karena tidak boleh, uang asuransi kemudian ditarik kembali dari PT. Bumi Putera.

Anehnya, kendati menurut aturan tidak boleh, Pemkot tetap menjalankan asuransi tersebut, tapi dengan program baru, juga dengan pengajuan baru. "Diajukan baru supaya mendapatkan fee (komisi)," papar Rohmadi.

Uang fee didapat oleh Braja, agen Bumi Putera. Oleh dia, uang tersebut dibagi-bagi kepada dua orang, yakni Hatta Mami selaku Kepala Cabang PT. Bumi Putera dan Wali Kota Kediri saat itu, Maschut. Rinciannya, Hatta mendapat 150 juta, Maschut 300 juta, dan sisanya untuk Braja, agen perusahaan tersebut.

Penyidik menilai program asuransi tersebut sebagai tindakan korupsi karena menyalahi ketentuan. Fee yang didapat dan dibagi-bagi dinilai sebagai kerugian negara. "Mestinya uang feenya masuk ke kas Pemkot," jelas Rohmadi.

(Hdy / Deb)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini