22:26 WIB
Kamis, 17 April 2014
Jumat, 19 April 2013 19:27 WIB

Asosiasi Dosen: Selama Jadi Mendikbud, Track Record Nuh Buruk

Ralian Jawalsen Manurung
M. Nuh
M. Nuh

"Ini sudah jelas semrawut, masih cari alibi sana-sini."

JAKARTA, Jaringnews.com - Ketua Bidang Luar Negeri dan Juru Bicara Majelis Pengurus Pusat (MPP) Asosiasi Dosen Indonesia, Saleh Partaonan Daulay, menilai bahwa rekam jejak prestasi Mendikbud Muhammad Nuh sejak tahun 2009 tidak cukup baik. Pasalnya, ia sering membuat kebijakan-kebijakan kontroversial yang membuat dunia pendidikan di Indonesia tidak berjalan dengan baik.

"Siapa bilang track record Nuh baik? Yang benar saja. Saya kira prestasinya tidak baik, sering membuat kontroversi. Pertama, dia membuat kebijakan arogan dan otoriter dalam pemilihan rektor di universitas-universitas negeri," kata Saleh di Jakarta, Jumat (19/4).

Saleh menuturkan, sebagai Mendikbud, Nuh memiliki hak 35 persen suara. "Artinya, walaupun sudah menang dalam pemilihan di senat universitas, kalau Mendikbud tidak setuju, dia bisa memberikan hak suara 35 persennya kepada kandidat lain yang kalah. Dengan kebijakan seperti ini yang menentukan layak atau tidaknya menjadi rektor bukanlah senat, tapi Mendiknbud."

Track record buruk M. Nuh, menurut pria yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ini, beberapa waktu lalu pernah menyakiti perasaan para aktivis perempuan.

"Kala itu M. Nuh mengatakan bahwa kasus pemerkosaan yang menimpa salah seorang siswi bisa jadi atas dasar suka sama suka," ungkap Saleh.

Dan juga, Saleh mengatakan, Nuh pernah merencanakan agar skripsi dan karya akademik lain dipublikasikan terlebih dahulu sebelum dibawa ke ujian akhir. Sementara, jurnal-jurnal ilmiah jumlahnya sangat terbatas. "Lalu, ke mana para mahasiswa menerbitkan karyanya? Kalau kebijakan itu diterapkan, dipastikan akan banyak mahasiswa yang tidak bisa menamatkan kuliahnya," tanya Saleh.

Saleh memaparkan, selama menjadi menteri, Nuh menerapkan kebijakan pengetatan kenaikan pangkat dan memperoleh guru besar. Kebijakan itu sendiri bertentangan dengan kebijakan lain yang mengharuskan universitas untuk memperoleh akreditasi. "Kalau dosen sulit naik pangkat dan memperoleh guru besar, bagaimana menaikkan akreditasi. Bukankah salah satu hal penting yang dinilai dalam akreditasi itu adalah kuantitas dan kualitas dosennya?" tanya Saleh kembali.

Dia menambahkan, yang terburuk dalam sejarah pelaksanaan Ujian Nasional (UN) baru-baru ini Nuh menerapkan kebijakan untuk membuat diversifikasi soal UN. Pasalnya, naskah soal UN terdiri dari 30 jenis variasi soal. Selain membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih banyak, mencetak dan mendistribusikan ketigapuluh variasi soal itu tentu sangat rumit.

"Itulah kemungkinan yang menyebabkan mengapa ada keterlambatan pencetakan dan pendistribusian naskah soal," tukas Saleh.

Dia menegaskan, sebaiknya Nuh gentlemen mengakui kegagalannya. Di negara lain, kalau seorang pejabat negara jelas-jelas gagal melaksanakan tugasnya, dengan legowo mereka mengundurkan diri. "Ini sudah jelas semrawut, masih cari alibi sana-sini. Jangan karena hubungan dekat dengan presiden, lalu tidak mau mundur. Walau mundur, pasti tetap bisa membantu presiden. Masih tetap bisa berhubungan."

Selain itu, Saleh mengatakan tidak bisa mempersoalkan DPR dalam masalah ini. Pasalnya, ini masalah implementasi kebijakan yang menjadi domain pemerintah. DPR tugasnya membuat aturan, menganggarkan, dan mengawasi. "Aturan, anggaran dan pengawasan kan sudah ada. Yang tidak baik adalah pelaksanaannya," ucap Saleh.

(Ral / Nky)
Diurutkan berdasarkan:
Sabtu, 20 April 2013 08:24 WIB
ihwan

kalau yang ini bukan namanya rekam jejak....itu masalah kebijakan dan style saja....masih bagus kok gak ada catatan korupsi, nepotisme....saya masih percaya kebijakan pak Nuh saat ini untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita...kalau ada kelamahan sana sini mari kita perbaiki bersama...bukan dengan di mundurkan...saya tidak yakin penggantinya juga berkualitas baik...pengamat kan bisanya ngomong doang

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini