18:57 WIB
Jumat, 24 Oktober 2014
Minggu, 26 Agustus 2012 20:57 WIB

Bentrok Syiah-Sunni di Sampang, PMII Jatim Minta Gubernur Tanggung Jawab

Abdul Hady JM
Beberapa bangunan pengikut Syiah desa Nangkernang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura yang telah ludes dibakar massa. (Jaringnews/Zamachsari)
Beberapa bangunan pengikut Syiah desa Nangkernang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura yang telah ludes dibakar massa. (Jaringnews/Zamachsari)

MUI sebagai representasi ulama/tokoh masyarakat harus bertanggung jawab.

SURABAYA, Jaringnews.com - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur, mengecam keras atas tindak kekerasan atas nama agama, yang terjadi di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Minggu (26/8) siang.

Bentrok antara pengikut Syiah dan Sunni, itu telah mengakibatkan setidaknya 10 rumah lebih milik pengikut Syiah hangus rata dengan tanah, akibat dibakar warga, dan satu orang tewas serta lima orang mengalami luka-luka.

Ketua Umum PKC PMII Jawa Timur, Fairouz Huda, menilai, kejadian ini telah mencoreng wajah keberagamaan di Jawa Timur. Selain itu, hal Ini menunjukan bahwa kedewasaan keberagamaan masyarakat di Jawa Timur masih cukup memperihatinkan.

"Kekerasan dengan dalih apapun, termasuk atas nama agama, tidak dapat dibenarkan," kata Fairouz Huda kepada JaringNews.com. Bahkan, lanjut Fairouz, hal itu merupakan tindakan yang mencederai sakralitas agama.

Alumnus FISiP Universitas Merdeka (Unmer) Malang ini menegaskan, pemerintah telah gagal dalam melindungi warganya. Sebab, menganut agama telah dijamin dalam konstitusi. Dalam UUD 1945 pasal 29, bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Kejadian tersebut dipengaruhi bukan hanya persoalan agama, melainkan oleh banyak faktor. Kendati demikian, kata Fairouz, pemerintah sebagai representasi negara dan MUI sebagai representasi ulama/tokoh masyarakat harus bertanggung jawab.

"Kepolisian dan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang wajib melindungi warganya," tegasnya.

"MUI sebagai representasi ulama tidak memperkeruh suasana dengan mengeluarkan fatwa-fatwa penyesatan dan justifikasi sepihak yang dapat menyulut konflik di tengah masyarakat. Polda Jawa Timur sebagai pelayan keamanan masyarakat, seharusnya juga dapat memberi rasa aman terhadap warga," imbuhnya.

Karena itu, PMII Jawa Timur meminta pemerintah dan penegak hukum agar mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku kekerasan.

Disamping itu, Fairouz juga berharap agar MUI dapat bersikap netral, tidak berpihak terhadap golongan tertentu.

"Gubernur Jawa Timur harus bersikap tegas dan bertanggungjawab atas segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan atas nama agama," pinta Fairouz.

(Hdy / Nky)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini