06:34 WIB
Sabtu, 23 Agustus 2014
Senin, 6 Agustus 2012 21:21 WIB

Ryamizard Ryacudu: Kalau Saya, Sudah Saya Jewer KPK dan Polri Itu

Ralian Jawalsen Manurung
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Jaringnews/Dwi Sulistyo)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Jaringnews/Dwi Sulistyo)

Tidak boleh membiarkan kisruh ini berlarut-larut, karena tidak sehat bagi perjalanan penegakan hukum ke depannya.

JAKARTA, Jaringnews.com - Kisruh penanganan kasus uji simulator SIM antara Polri dan KPK tak luput dari sorotan Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD). Wakil Ketua Dewan Pertimbangan PPAD Ryamizard Ryacudu menegaskan, Presiden SBY selaku kepala pemerintahan baiknya menegur kedua lembaga penegak hukum tersebut.

“Apa pun, pemimpin harus intervensi, harus melihat situasi. Bisa intervensi, kecuali kita tidak bisa intervensi polisi Singapura. Demi negara, intervensi boleh," ujar Ryamizard dalam acara buka puasa di sekretariat PPAD, Jl. Matraman Raya, Jakarta, Senin (6/8).

Kata dia, SBY sosok pemimpin yang bagus dan penuh kehati-hatian dalam menangani masalah. Namun, jelas dia, tidak boleh membiarkan kisruh ini berlarut-larut, karena tidak sehat bagi perjalanan penegakan hukum ke depannya.
 
“Kalau polemik begini, tegur dua-duanya. Karena polisi dan KPK (punya) Indonesia. Kalau saya, saya jewer," tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini.

Dia menilai, SBY tidak melakukan pembiaran atas masalah ini. Dia justru menilai, bagusnya kepemimpinan SBY tidak diikuti pembantu di bawahnya. Sehingga, apa yang dijalankan dalam pemerintahan tidak sampai ke bawah.

“Kalau di tentara, kalau nggak loyal ditabokin aja. Caranya lain-lain, gampang aja," tukasnya.

Seperti diketahui, KPK maupun Mabes Polri telah menetapkan tersangka. KPK menetapkan tersangka Irjen Djoko Susilo, sementara Mabes Polri mengklaim telah menetapkan lima tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek yakni Brigjen Pol Didik Purnomo (DP), AKBP Teddy Rusmawan (TR), Kompol Legimo (L), Dirut PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang (SB) dan Dirut PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Santoso (BS).

Dalam kasus ini, KPK menemukan kerugian negara akibat penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakukan Djoko. Kerugian negara dalam proyek tahun anggaran 2011 senilai Rp 189 miliar tersebut diperkirakan Rp 90 miliar hingga Rp 100 miliar.

Djoko dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jenderal polisi berbintang dua yang menjabat Kakorlantas sejak September 2010 hingga Mei 2011 itu terancam dihukum penjara paling lama 20 tahun.

(Ral / Nky)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini