11:58:55 WIB
Jum'at, 28 Juli 2017
Sabtu, 19 Maret 2016 , 15:01 WIB

Kisah Proyek Hambalang Yang Mangkrak

Luska Mujidayanti
75667-Wisma Hambalang (Ist)
Wisma Hambalang (Ist)

Roy Suryo pun mendatangi dan berkonsultasi dengan KPK. Hasil jawaban yang didapat dari KPK adalah KPK menyarankan, Sebaiknya jangan dulu menyentuh Hambalang.

JAKARTA, Jaringnews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Sentul, Jawa Barat, Jumat (18/3). Kunjungan dimaksudkan untuk meninjau kondisi kini fasilitas negara yang tertunda pembangunannya itu.

Dalam kunjungannya tersebut Presiden didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB dan segera melihat sejumlah fasilitas yang pembangunannya terbengkalai.

Setelah melihat lihat kondisi bangunan proyek Hambalang, Presiden jokowi berencana akan melanjutkan kembali proyek Pusat Pelatihhan Pendidikan dan sekolah olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Sentul Bogor, Jawa Barat.

Dalam kunjungannya ke Hambalang, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya akan segera memutuskan penggunaan lahan tersebut setelah kementerian pu dan perumahan rakyat melakukan pemeriksaan.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa proyek Hambalang ini merupakan bagian dari aset negara, karena ittu perlu diambil keputusan cepat apakah akan diteruskan apa tidak.

"Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga, atau mungkin diubah, bisa saja. Diubah menjadi wisma atlet misalnya, atau diubah menjadi Pelatnas atau diubah menjadi rusunawa," kata Jokowi, Jumat (18/3).

Dalam kesempatan yang sama, Menpora mengatakan tidak ada lembaga yang melarang kelanjutan pembangunan Komplek Hambalang. Kendati demikian, Nachrawi menjelaskan bahwa kelanjutan pembangunan tersebut perlu melalui kajian seluruh pihak terkait.

Menanggapi pernyataan Menpora Nahrawi, Juru Bicara Partai Demokrat Kastorius Sinaga menjelaskan, saat KRMT Roy Suryo menjabat sebagai Menpora menggantikan Andi Mallarangeng pada 15 Januari 2013, salahsatu agenda kerja yang diutamakan adalah ingin melanjutkan pembangunan Proyek P3SON Hambalang, namun saat itu baik DPR (Komisi X) maupun KPK memerintahkan agar pemerintah dalam hal ini Kemenpora untuk samasekali tidak "menyentuh" Hambalang karena statusnya selaku BarBuk / Barang Bukti kasus Korupsi. Dimana hal ini dikuatkan dengan Keputusan Komisi X DPR-RI yg menyatakan Proyek tersebut harus dihentikan.‬

‪Melihat kondisi proyek Hambalang yang memprihatinkan, kemudian awal 2014 Menpora Roy Suryo prihatin dan peduli, juga berinisiatif  akan "menyelamatkan" aset-aset negara yang terbengkalai. Roy Suryo pun mendatangi dan berkonsultasi dengan KPK. Hasil jawaban yang didapat dari KPK adalah KPK menyarankan, Sebaiknya jangan dulu menyentuh Hambalang.

Jadi kalau sekarang Menpora Imam Nahrawi dan Presiden Joko Widodo  "mendadak" ke Hambalang, apakah memang benar - benar KPK sudah me-release BarBuk Hambalang tersebut untuk diteruskan kembali...? dan kenapa dulu tidak bisa..ada apa dengan KPK sekarang ?‬

‪Tetapi kalau ternyata KPK belum sepenuhnya merelease hal tersebut, maka sebaiknya pemerintah sekarang jangan seperti pepatah "Kuman di seberang lautan tampak (dicari-cari), tetapi gajah di pelupuk mata tak tampak".

Lalu bagaimana kabar nasib semua proyek yang digarap Presiden JokoWi yang hingga kini justru seolah-olah dibiarkan (lupa) namun malah Lebay mencari-cari yg lain. Misalnya Pembangunan Venue untuk Asian Games di Jakarta: Renovasi GBK, Stadion BMW pengganti Lebak Bulus, Velodrome di Ramawangun, Wisma Atlet di Kemayoran, yang semuanya terlihat hanya NawaCitaCita saja alias Pencitraan.‬

Sekedar informasi, mengacu dari Keputusan Rapat Intern Panja Hambalang 24 Juni 2014‬ di dapat beberapa kesimpulan yang menyatakkan proyek Hambalang diakhiri alias tidak dilanjutkan kembali.

Berikut Keputusan Panja Hambalang di DPR RI :

‪1. Panja P3SON menyepakati untuk mengakhiri masa kerja‬

‪2a. Tidak merekomendasi pencairan anggaran sebesar Rp578,5 M‬

‪2b. Pembangunan P3SON tidak bisa dilanjutkan mengingat telah banyak menimbulkan masalah-masalah baik masalah teknis dan kelayakan proyek maupun masalah penganggaran yg berujung kepada masalah hukum‬

‪2c. Bangunan yang sudah ada peruntukkannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah.

( Lus / Deb )

Komentar