05:44:50 WIB
Selasa, 30 Mei 2017
Jum'at, 11 Desember 2015 , 07:46 WIB

Genderang "Perang" di Internal Kejagung Telah Ditabuh

Johannes Sutanto de Britto
73942-KIKA: Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch Akbar Hidayatullah, Pengamat Kejaksaan, Kamilov Sagal, Kuasa Hukum Chuck Suryosumpeno Sandra Nangoy dan Pengamat Hukum Tata Negara, Dr. Suparji, SH, MH (Jaringnews/JOhannes Sutanto de Britto)
KIKA: Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch Akbar Hidayatullah, Pengamat Kejaksaan, Kamilov Sagal, Kuasa Hukum Chuck Suryosumpeno Sandra Nangoy dan Pengamat Hukum Tata Negara, Dr. Suparji, SH, MH (Jaringnews/JOhannes Sutanto de Britto)

Keadilan dan kebenaran lah yang melatarbelakangi keberanian Kajati Maluku ini menggugat SK Jaksa Agung di PTUN.

JAKARTA, Jaringnews.com - Bermula dari penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural,  Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Chuck Suryosumpeno menyatakan "perang" dan "lawan" dengan menggugat Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung HM Prasetyo tertanggal 18 November 2015 itu.

Peperangan di internal Kejaksaan ini cukup mengejutkan karena menjadi kasus yang unik dimana seorang pimpinan digugat oleh anak buahnya sendiri. Keberanian semacam ini tentu bukan tanpa dasar yang kuat. Keadilan dan kebenaran lah yang melatarbelakangi keberanian Kajati Maluku ini.

Kalau sebelumnya menerima begitu saja ketika dizalimi oleh "komplotan jahat" di Kejagung yang memindahkannya dari Jakarta  terkait mutasinya ke Kejati Maluku, kali ini ia tidak bisa diam lagi. Hanya ada satu kata saat dizalimi yaitu Lawan!

Terusik oleh upaya hukum Jaksa Chuck ini, Kejagung pun buru-buru melakukan konferensi pers. Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono menegaskan sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi, Chuck melakukan pelanggaran dengan menjual hasil sitaan tanah tanpa melalui proses lelang.

Pihak Kejagung berdalih, Ketua Satgassus, Chuck tidak melaksanakan tugas sesuai SOP. Seperti kasus penyitaan di Jatinegara, Chuck tidak membentuk tim untuk melakukan lelang. Kemudian, tanah di Puri Kembangan, Chuck melakukan nego sendiri tanpa melakukan lelang terlebih dulu.

Selain Chuck, Kejagung juga memberikan sanksi berat kepada dua orang lainnya. Mereka adalah, Ngaliwun (N) dan Murtiningsih (M). Keduanya dianggap telah melanggar aturan disiplin pegawai negeri.

Menyikapi pernyataan pihak Chuck yang akan menggugat, pihak Kejagung menegaskan siap meladeni tantangan Chuck. Tak hanya itu saja, Jamwas juga mengancam telah menyerahkan pelanggaran yang dilakukan Chuck kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Terpisah, pengacara dan sejumlah ahli hukum Chuck menggelar konferensi pers tak lama setelah konferensi pers pihak Kejagung. Kuasa Hukum Chuck Suryosumpeno, Sandra Nangoy, menegaskan, Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo merupakan hasil pemeriksaan rekayasa karena tidak sesuai fakta.

"Mau dibawa ke manapun kasus ini, pihaknya tak takut dan siap melawan dengan fakta dan bukti yang ada. Mau dibawa ke pidsus, jamwas, ke manapun kami berani. Hanya ada satu kata Lawan,” kata Sandra.

Sementara itu, Pengamat Hukum Tata Negara, Dr. Suparji, SH, MH mengatakan apa yang dilakukan Pak Chuck dan pengacaranya sudah tepat. Tak hanya itu saja, ia juga menyarankan agar Chuck dan tim kuasa hukumnya juga menggugat SK pengangkatan pengganti Chuck sebagai Kajati Maluku.

"SK pemberhentian maupun SK pengangkatan merupakan objek peradilan tata usaha negara. Ini perlu dimasukkan juga (dalam gugatan) agar tidak ada pengangkatan terlebih dahulu. (Sebab) seandainya nanti gugatan Chuck dikabulkan, di sana (Kajati Maluku) sudah diisi, maka putusannya tidak bisa eksekusi," sarannya.

Terkait ditolak atau dikabulkannya di PTUN, ia menegaskan semua itu tergantung dari kemampuan menunjukkan dalil. Namun, jika dilihat fakta, legal standing dan tindakan profesional yang dilakukan, pasti gugatan itu bisa dikabulkan.

"Ketika membaca SK, ada beberapa hal yang perlu dicermati secara serius karena subyektif dan tendensius like and dislike. Banyak kata 'membiarkan' digunakan. Kata pembiaran ini kan multi interpretasi, tidak terukur oleh siapapun yang menafsirkan," tandasnya.

Ia menambahkan penggunaan kata "membiarkan" dalam suatu keputusan menunjukkan tidak profesionalnya pembuat keputusan dan kesannya dipaksakan. Rumusan yang tidak jelas ini mencerminkan ketidakprofesionalan.

Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch Akbar Hidayatullah menegaskan, SK pemecatan Chuck tendensius dan ngawur. Selama ini, Chuck telah membawa reformasi di kejaksaan di era kepemimpinan dua Jaksa Agung sebelumnya, Hendarman Supandji dan Basrief Arief.  

"Jaksa Agung Hendarman dan Basrief prestasinya salah satunya di  pemulihan aset. Chuck diberi kesempatan dan dia yang terbaik di bidang pemulihan aset," imbuhnya.

Menurut Akbar, ketika masih menjabat di Satgassus dan PPA, Chuck sudah berhasil mengembalikan aset ke kas negara Rp 1,2 triliun lebih.

"Kalau KPK bisa memenjarakan koruptor maka PPA bisa memiskinkan koruptor. Koruptor itu takut dimiskinkan. Koruptor tidak takut di penjara karena bisa dapat potongan hukuman," tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Kejaksaan, Kamilov Sagala juga terang-terangan mendukung langkah Chuck ke PTUN.

“Saya tahu, Pak Chuck jaksa berprestasi di bidang pemulihan aset dan punya reputasi internasional. Lembaga kejaksaan butuh orang seperti Pak Chuck yang memiliki keahlian di bidang pemulihan aset. Lalu kenapa dicopot? Saya dukung Pak Chuck untuk melangkah ke PTUN,” tegasnya.

( Deb / Deb )

Komentar