11:59:57 WIB
Jum'at, 28 Juli 2017
Sabtu, 28 November 2015 , 17:23 WIB

IRESS : Skandal Permintaan Saham Freeport Satyo Novanto Hanyalah Tradisi Lama

Luska Mujidayanti
73712-Lokasi tambang PT Freeport Indonesia
Lokasi tambang PT Freeport Indonesia

Skandal permintaan saham oleh Ketua DPR Setya Novanto bersama pengusaha Riza Cholid saat melobi Presdir PT Freport Indonesia, yang jadi isu heboh saat ini, hanya meneruskan tradisi lama perburuan rente berdasarkan prinsip siapa berkuasa dapat apa.

JAKARTA, Jaringnews.com - Direktur IRESS (Indonesian Resources Studies) Marwan Batubara mengemukakan, kegiatan penambangan emas dan tembaga oleh PT Freeport di pegunungan Erstberg dan Grasberg, di Mimika, Papua, sejak zaman Orde Baru sudah sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Skandal permintaan saham oleh Ketua DPR Setya Novanto bersama pengusaha Riza Cholid saat melobi Presdir PT Freport Indonesia, yang jadi isu heboh saat ini, hanya meneruskan tradisi lama perburuan rente berdasarkan prinsip siapa berkuasa dapat apa.

Marwan Batubara mengemukakan hal itu dalam diskusi bertema "Freeport: Nasionalisme Ekonomi dan Kerakyatan" yang diselenggarakan oleh Mustika Institute, di Rumah Makan Pempekita, Jl. Tebet Timur Dalam 43, Jakarta, Jumat (27/11) malam. Narasumber lainnya dalam diskusi yang dipandu oleh budayawan Geisz Chalifah tersebut, adalah aktifis senior Bursah Zarnubi dan Herdi Sahrasad.

Mengutip sebuah buku yang mengupas praktik KKN dalam pengelolaan pertambangan emas dan tembaga di Papua, sejak PT Freeport Mc Moran mendapat izin kontrak karya mulai tahun 1967, Marwan menyebut beberapa pejabat dan pengusaha Indonesia yang pernah mengambil keuntungan dari pengelolaan pertambangan yang tidak transparan. Antara lain Abdul Latief dan Aburizal Bakrie yang pada tahun 1980-an dikenal sebagai pengusaha binaan Ginandjar Kartasasmita (populer dengan sebutan Ginandjar Boys).

Menurut Marwan, Abdul Latief antara lain diberi proyek membangun perumahan dan pelabuhan di Mimika dengan mendirikan perusahaan patungan bersama Freeport. Lalu, Aburizal Bakrie juga pernah diberi kesempatan untuk memiliki sekian saham Freeport yang saat itu bernilai 250 juta Dolar AS, dan hanya perlu dibayar 40 juta Dolar AS di tahun pertama sedangkan sisanya dibayar melalui deviden. Tapi, baru 1 tahun Bakrie menjual kembali sahamnya ke Freeport, dan ia mendapat untung besar karena sahamnya dibayar 250 juta Dolar AS. Saham Pemerintah di Freeport sebesar 9,3 persen juga pernah berpindah tangan beberapa kali sebagai objek perburuan rente penguasa dan pengusaha Orde Baru.

Selain Latief dan Bakrie, kata Marwan, Bob Hasan (pengusaha yang dikenal dekat dengan Soeharto) juga pernah punya bisnis tertentu dengan Freeport Indonesia. 

Marwan menyesalkan kecilnya porsi saham Indonesia di Freeport, sehingga karena itu, Indonesia tidak bisa menyertakan perwakilan di manajemen Freeport. Maka, Indonesia tidak bisa mengontrol berbagai manipulasi yang dilakukan Freeport, termasuk tidak tahu persis berapa kondensat emas dan tembaga yang dikeruk per tahunnya, dan berapa pajak yang mestinya dibayar ke Indonesia. Meskipun Presdir PT Freeport Indonesia dijabat oleh orang Indonesia, namun dia tetap mewakili Freeport Mc Moran yang mengangkatnya.

Para narasumber diskusi sepakat bahwa berbagai penyelewengan dalam penambangan emas dan tembaga di Papua oleh Freeport, telah merugikan negara dan rakyat Indonesia. Karena itu, wajar jika ada desakan dari rakyat untuk menolak perpanjangan izin Freeport, karena perusahaan asing itu telah 48 tahun menambang di Papua tanpa memberi manfaat yang besar untuk bangsa Indonesia.

Selain itu, terlepas dari akan diperpanjang atau tidaknya izin Freeport, juga wajar jika rakyat menuntut adanya proses pengadilan terhadap para pelaku KKN, baik para penguasa dan pengusaha Indonesia, maupun manajemen Freeport sendiri.

( Lus / Deb )

Berita Terkait

Komentar