01:34:48 WIB
Senin, 29 Mei 2017
Kamis, 27 Oktober 2016 , 18:08 WIB

Dr. Kastorius Sinaga: Pungli dan Reformasi Birokrasi

Kastorius Sinaga
79952-Dr. Kastorius Sinaga (Foto Dok. Jaringnews)
Dr. Kastorius Sinaga (Foto Dok. Jaringnews)

Ternyata, skala praktik pungutan liar sangatlah kronis dan meluas menodai hampir seluruh lini pelayanan publik birokrasi kita, baik di pusat dan bahkan terlebih di jajaran pemerintahan daerah.​

JAKARTA, Jaringnews.com - Saat jajaran Polda Metro Jaya menangkap OTT praktik pungli oleh tiga PNS di Kemenhub tanggal 12 oktober yang lalu, publik terhenyak agak heran. Gaya operasi tangkap tangan alias OTT, yang selama ini menjadi trademark KPK, mulai diadopsi oleh polisi. Lebih jauh, keheranan publik menyeruak karena Presiden Jokowi sendiri langsung mengunjungi tempat kejadian perkara dan mengadakan walk-in interview dengan para wartawan bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
  
Hasil tangkapan OTT di Kemenhub itu tergolong recehan, namun Presiden dan Kapolri sendiri tampak serius dan turun-tangan memberi keterangan pers. Sebagian pengamat bertanya, apakah wibawa Presiden Jokowi tidak dikerdilkan lewat kehadirannya di lokasi OTT pungli yang bernilai recehan tersebut? Mengapa Presiden Jokowi tidak fokus saja mendorong KPK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membongkar dan menangkap “big-fish” atau praktik korupsi anggaran proyek bernilai ratusan bahkan triliunan rupiah? Bukankah megakorupsi makin marak akhir-akhir ini seiring dengan penggelontoran dana masif di proyek infratruktur, energi dan sektor prioritas pembangunan lainnya? Demikian sederet pertanyaan yang mengandung keheranan publik.
 
Pertanyaan dan rasa heran publik di atas beralasan. Paling tidak dari dua sudut pandang berikut. Pertama, ada keraguan bahwa penangkapan pelaku korupsi dan pungli kelas teri, seperti kasus tiga PNS Kemenhub di atas, tidak akan efektif menciptakan efek jera bila persoalan hulu birokrasi yang condong tertutup dan jauh dari prinsip tata kelola yang baik, tidak dibereskan terlebih dahulu. 

Alasan kedua menyangkut trend penegakan hukum di Indonesia. Terdapat sinyalemen bahwa integritas penegakan hukum di Indonesia melemah. Ini ditandai dengan sepak terjang progresif KPK yang melambat akhir-akhir ini demi menjaga iklim kondusif kelancaran pembangunan infrastruktur di daerah. Kasus maraknya praktik transaksional di dalam sistem peradilan kita --yang tampak pada gurita korupsi dagang perkara panitera MA yang saat ini sedang dalam proses peradilan— juga dipandang sebagai indikator rendahnya integritas sistem hukum kita saat ini. Gebrakan represif OTT pungli dipandang tidak akan memiliki dampak signifikan bila integritas penegakan hukum kita dibiarkan melemah. 

Namun pun demikian, terdapat makna yang lebih fundamental dari kehadiran Kapolri dan Presiden di operasi OTT Kemenhub tempo hari. Meski nilai praktik pungli kecil, namun kasus tersebut ibarat sebuah puncak gunung es. Dari jauh kelihatan kecil, namun bila dilihat lebih dekat akan tampak gunung persoalan yang besar dan mendasar. Ternyata, skala praktik pungutan liar sangatlah kronis dan meluas menodai hampir seluruh lini pelayanan publik birokrasi kita, baik di pusat dan bahkan terlebih di jajaran pemerintahan daerah. Praktik pungutan liar ini menghampiri semua sektor kehidupan kita, mulai perizinan sederhana di tingkat warga hingga pada penentuan izin impor berbasis kuota atas komoditi strategis.
 
Penyakit kronis pungutan liar ini telah menjadi semacam kanker yang menggerogoti daya tahan bangsa dan negara kita. Bahkan, sebagian kalangan menyebutkan bahwa praktik pungli semakin membudaya di dalam relasi warga dengan birokrasi pemerintah. Pungli telah nyata menghambat berbagai bidang serta menjadi penyebab rendahnya laju investasi di sektor riil, penyebab rendahnya tingkat upah buruh, pendorong tingginya biaya logistik hingga telah menggerus kepercayaan publik secara keseluruhan terhadap integritas penyelenggara kekuasaan pemerintahan. 

Artinya, pendekatan bottom-up pemberantasan pungli di Kemenhub tempo hari ternyata adalah awal dari sebuah gerakan top-down peningkatan integritas nasional, yang kemudian dipayungi lewat Keputusan Presiden dalam pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan liar (Saber Pungli) yang dikomandoi oleh Menkopolhukam. Dari titik ini, masyarakat luas tentu sangat mendukung dan berharap bahwa Satgas Saber Pungli tersebut tidak hadir hanya sekadar “window dressing” atau bagian pencitraan pemerintah. Pengalaman dari rezim Orde Baru dulu menunjukkan bahwa gerakan pemberantasan pungutan liar di tingkat mikro tidak akan langgeng tanpa diikuti kemauan politik yang keras, serius dan berkesinambungan dari tingkat puncak elit. 

Bila kita meneropong lebih jauh atas fenomena maraknya praktik pungli, sebenarnya, kita akan tiba pada fakta tentang kebobrokan di mesin birokrasi kita, khususnya di lini penegakan aturan dan di sisi pelayanan publiknya

Pungutan liar (illegal levy) adalah bentuk paling nyata --dan bahkan karena lazim terjadi sehinga ditolerir-- dari perilaku koruptif aparat pegawai pemerintah yang berlindung di balik keruwetan aturan, kewenangan yang tidak terkontrol dan bahkan di balik budaya nepotisme birokrasi itu sendiri. Birokrasi pemerintah telah lama tersandera dengan budaya “patrimonial” yang mengesahkan sistem hubungan nepotisme bersifat “patron-client” di dalam dirinya dan dalam interaksi dengan lingkungannya yaitu masyarakat. 

Dalam budaya patrimonial tersebut,  atasan atau pejabat melindungi atau mengayomi anak buahnya yang bekerja untuk melayani kebutuhan  --khususnya bersifat materialistic-- dari atasan atau cliquenya. Hubungan patron-client demikian berlangsung secara tertutup dan terorganisir dengan baik untuk tujuan proteksi posisi jabatan serta apropriasi bersifat ekonomis. Dalam pola demikian segala praktik menyimpang seperti korupsi berjamaah, pemberian upeti atau setoran dari bawah ke atas menjadi faktor penyubur merbaknya praktik pungutan liar dari aparat ke masyarakat. Kasus-kasus korupsi anggaran yang terbongkar di peradilan umumnya menunjukkan kepada kita bahwa perilaku korupsi sangat terorganisir dengan baik di dalam bingkai hubungan “patron-client” di lingkaran pusat kekuasaan. 

Penggagas birokrasi modern, Max Weber, menyebut budaya birokrasi patrimonial demikian akan menghadirkan sebuah negara dengan model “Beamtestaat” atau “Negara Pejabat”. Di model ini, pejabat negara lebih nyata hadir dari proses hubungan patrimonialistik ketimbang dari hasil seleksi berbasis kompetensi, yang kemudian memanfaatkan birokrasi sebagai wahana untuk apropriasi surplus ekonomi. Masyarakat menjadi objek yang harus melayani kepentingan birokrasi dan pejabatnya, dan bukan sebaliknya, dimana birokrasi berfungsi sebagai agen perubahan dan pemberdayaan masyarakat. 

Gerakan “Saber Pungli”, karenanya, tidak harus berhenti dan menonjol hanya dalam tindakan refpresif sporadik dari kasus ke kasus lainnya untuk tujuan publikasi bersifat sensasional. Namun juga harus diarahkan ke upaya reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk menghilangkan trend pelembagaan relasi-relasi bersifat “patron-client” di dalam lingkaran birokrasi pemerintah itu sendiri.  

Reformasi birokrasi harus terus dicanangkan dan mencakup tiga elemen pokok yang menjadi fundamen utama dari terbentuknya birokrasi modern, yaitu aturan yang baku dan jelas, interaksi bersifat impersonal dan pemisahan yang ketat antara kepentingan individual pejabat/birokrat dengan kewenangan melekat pada dirinya atau tugas yang diembannya. 

Di dalam konteks ini, penyederhanaan aturan atau perizinan (streamlining), penggunaan teknologi berikut pengawan ketat di dalam tataran pelayanan publik/perijinan untuk mengurangi interaksi atau kontak langsung antara petugas dan masyarakat serta pengarus-utamaan kapasitas para pejabat puncak adalah beberapa sendi utama reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan guna mengubah birokrasi pemerintah dari semula bersifat “patrimonial” menjadi mesin brikorasi yang modern dan rasional. Bila arah reformasi birokrasi kita secara ketat diletakkan di jalur tersebut maka gerakan “Saber Pungli” yang diinisiasi dari tingkat mikro tersebut akan berbuah positif pada perubahan-perubahan mendasar pada tata kelola pemerintahan kita secara nasional.  

* Dr. Kastorius Sinaga adalah Sosiolog UI.

( Kas / Kas )

Komentar