11:44:02 WIB
Jum'at, 28 Juli 2017
Rabu, 28 Oktober 2015 , 11:55 WIB

Dr. Kastorius Sinaga: Perihal Program Bela Negara

Kastorius Sinaga
73187-Pengamat Politik UI Kastorius Sinaga (Jaringnews/ Dwi Djoko Sulistyo)
Pengamat Politik UI Kastorius Sinaga (Jaringnews/ Dwi Djoko Sulistyo)

Yang dipersoalkan lebih pada format implementasi, sasaran yang diprioritaskan dan efektivitas penggunaan anggaran.

JAKARTA, Jaringnews.com - Program bela negara yang dicanangkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, mendapat sorotan tajam dari publik. Betapa tidak, program yang menyedot anggaran yang relatif besar itu, sekitar Rp. 450 miliar, ditenggarai kurang jelas sasaran yang hendak dicapai. Dalam kondisi perekonomian yang melambat serta ekses masalah sosial yang ditimbulkannya, publik banyak bertanya tentang urgensi alokasi dana fiskal yang besar demikian untuk program yang efektifitasnya masih penuh pertanyaan.

Tak hanya dari sisi biaya. Target jumlah kader bela negara yang hendak dicetak oleh Kemenhan dalam kurun 5 tahun juga tampak ambisius dan mengundang tanya, yaitu 100 juta “kader” Bela Negara. Bila usia peserta bela negara yang diwajibkan dijadikan sebagai patokan (umur dewasa hingga umur 50 tahun), praktis lebih dari separuh penduduk Indonesia wajib mengikuti program ini. Publik semakin bertanya tentang motif politik yang ingin dicapai di balik target kuantitatif yang besar demikian. Terlebih dengan inisiator dan lokasi pelatihan bela negara yang dipusatkan di prasarana pusat latihan militer (rayon infantri daerah militer) maka publik mencurigai bahwa program bela negara sarat dengan agenda “militerisasi kaum sipil”.

Tanda tanya yang mengandung kecurigaan publik demikian cukup wajar. Namun jangan diartikan bahwa tanda tanya publik tersebut sama dengan penolakan atau anti terhadap bela negara. Hampir seluruh elemen masyarakat setuju terhadap bela negara sesuai mandat UUD 45. Yang dipersoalkan lebih pada format implementasi, sasaran yang diprioritaskan dan efektivitas penggunaan anggaran. Apalagi keterangan resmi yang diberikan oleh pemerintah terkesan kurang lengkap. Menkopolhukam menyebut program bela negara bertujuan menanamkan karakter kedisplinan untuk warga negara, sementara Kemenhan menyebut untuk tujuan penanaman rasa cinta tanah air. Ketidak-jelasan program ini juga mengakibatkan sikap antar fraksi di DPR menjadi jamak. Blok KMP, misalnya, berpandangan agak mirip dengan kalangan civil societies yang melihat pemborosan anggaran di program ini serta meragukan metode penataran kognitif sebagai instrumen efektif untuk mencetak kader bela negara yang diinginkan.

Minimnya sosialisasi dan persiapan program ini terbukti telah menimbulkan kesimpang-siuran pelaksanaan di lapangan. Kompas.com (25/10) melaporkan , di Sulawesi Selatan 90 peserta bela negara meninggalkan lokasi pelatihan karena ketidak-jelasan penyelengaraan program.

Konsep Bela Negara dan Sishanrata

Program bela negara tidaklah sama dengan program wajib militer. Program wajib militer, seperti diterapkan di negara-negara sosialis atau negara demokrasi modern lain seperti daratan Eropah, AS atau bahkan Singapura sangat jelas sebagai pelatihan wajib militer dalam kurun waktu tertentu, (biasanya lamanya 1-2 tahun), bagi warga negara dari golongan usia tertentu, (biasanya usai menempuh pindidikan SMU dan sebelum memasuki PT). Wajib militer seperti itu dilakukan laiknya mengikuti pelatihan dinas militer dengan kurikulum militer dan pascapelatihan akan didaftar sebagai pasukan cadangan yang sewaktu-waktu dapat dimobilisasi oleh komando militer bila dibutuhkan di medan perang.

Indonesia tidak menganut program wajib militer karena berbagai faktor seperti  keterbatasan anggaran, kondisi lingkungan geopolitik dan strategis serta faktor demokrasi yang reltif masih muda berkembang di Indonesia. Namunpun demikian Indonesia memiliki sistem pertahanan rakyat semesta (sishanrata), yang sebenarnya memungkinkan mobilisasi rakyat untuk keperluan pertahanan negara. Sishanrata yang diterapkan di Indonesia berakar jauh dari pengalaman sejarah perang gerillya kemerdekaan, yang kemudian diadopsi oleh TNI sebagai salah satu doktrin pertahanan yang sebenarnya masih relevan hingga saat ini.

Mandat bela negara terdapat di UUD45, khususnya pasal 27 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Ikut serta pembelaan negara tersebut diwujudkan dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara, sebagaimana ditegaskan dalam UU tentang Pertahanan No 3 tahun 2002 , Pasal 9 ayat (1) bahwa “ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Kemudian dalam UU No 3 tahun 2002 bagian menimbang huruf (c) ditegaskan antara lain ”dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara”

Pemisahan Kepolisian dari TNI lewat UU no 2/2002 memberikan konsekwensi bahwa fungsi keamanan menjadi area tugas pokok kepolisian, sementara pertahanan menjadi wahana tupoksi dari TNI. Tak ada pengecualian secara manifest baik di dalam UUD 45 maupun aturan-aturan teknis lainnya bahwa aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban berada di luar koridor bela negara. Meski memang harus diakui bahwa terdapat interpretasi umum di masyarakat bahwa bela negara cenderung lebih sering diidentikkan terutama dengan aspek pertahanan, di saat negara mengalami atau menghadapi ancaman serangan fisik militer dari luar. Namun bila melihat cakupan bela negara, sebagaimana juga dalam UU 3/2002 tentang Pertahanan, yaitu mencakup pembelaan terhadap kedaulatan negara, keutuhan NKRI, keselamatan bangsa dan negara dari seluruh ancaman yang mengganggu ke tiga elemen tersebut, maka kandungan fungsi keamanan harusnya tercakup ke dalam makna bela negara. Artinya, sumber ancaman yang memerlukan tindakan bela negara tidak hanya berasal dari luar (ancaman militer dan nirmiliter) tetapi juga ancaman dari dalam, seperti ancaman perang asimetris yang baru-baru ini ramai dilansir oleh pihak Kemenhan sendiri.

Dari keterangan di atas, maka makna bela negara sebagaimana dimaksud oleh UUD’45 di atas menagakonomidir baik aspek pertahanan maupun keamanan negara. Artinya, bela negara juga mengandung aspek keamanan dalam rangka keselamatan negara (Kepolisian) dan bukan hanya dari sisi pertahanan NKRI terhadap ancaman fisik bersenjata dari luar (TNI). Sishanrata menegaskan bahwa kekuatan inti (main force) pertahanan dan keamanan berada pada kekuatan TNI dan Polri, sementara rakyat semesta (artinya seluruh warganegara yang bukan berstatus TNI dan/atau Polri, secara keseluruhan merupakan kekuatan pendukung (supporting force). Kekuatan pendukung inilah yang kemudian dapat dimobilisasi untuk kepentingan membela negara.  
 
Konsekwensinya, seyogyanya, program bela negara merupakan tanggung-jawab lintas sektoral, utamanya Kemenhan dan Kepolian Negara RI serta kaitan dengan instansi-instansi lainnya seperti Kementerian Pendidikan Nasional dsb. Dan bukan hanya tanggung-jawab satu sektor, yaitu Kemenhan seperti yang kental dilansir ke publik baru-baru ini. Hal ini telah menjadi sorotan di masyarakat. Utamanya dalam hubungannya dengan RUU Kamnas yang sudah masuk prolegnas. Bila program bela negara ditambahkan dengan implementasi RUU Kamnas kelak, banyak pengamat menilai bahwa ke dua hal ini akan semakin mendegradasi dan memarginalisasi fungsi dan eksistensi Kepolisian di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa kita kelak. Dalam bahasa yang lebih vulgar yang telah berulangkali dirilis di publik, kalangan civil society menilai dan mencemaskan kondisi tersebut menyimpan hidden agenda berupa “militerisasi kaum sipil”. Menurut hemat penulis, penilaian yang mengandung kekwatiran di atas sangat beralasan terutama dikaitkan dengan dinamika peta politik naional. Polarisasi kekuatan-kekuatan politik di tingkat nasional seakan-akan mendorong para key players di peta politik berlomba membangun “partial power” ke basis massa di bawah dalam rangka proses “machtvoorming” (pembangunan kekuasaan) secara top-down.
 
Alur Pikir Empirik versus “Top-down Indoktrinasi”

Menarik untuk disimak adalah kata berhak” dan “wajib” sebagaimana tertera di dalam pasal bela negara dalam UUD’45. Tidak banyak elaborasi penafsiran terhadap makna kata itu. Kata “berhak” memiliki konotasi ketersediaan “kesempatan” kepada warga negara untuk turut di dalam bela negara tanpa ada larangan atau tanpa “diprogramkan”. Bentuk kesempatan tersebut tidak diurai serinci mungkin karena penekanan lebih pada (keharusan) adanya kesempatan. Hal ini kemudian diinterpretasikan para pengamat secara luas bahwa segala hal-hal yang positif bagi negara yang telah dilakukan oleh setiap warga negara, baik di atas dasar profesi, organisasi kepedulian, kegiatan pengabdian atau bahkan hobbi yang memang nyata positif dan konstruktif bagi kepentingan masyarakat dan negara (keselamatan negara, keutuhan NKRI dan pertahanan negara) adalah bentuk-bentuk riil dari tindakan bela negara.

Alur pikir otonom dan empirik tentang bela negara demikian memandang program bela negara yang dijalankan secara top-down (top-down indoctrination) oleh pemerintah sebagai sebuah pengulangan. Bahkan “top-down indoktrinasi ini dipandang sebagai pemborosan yang tidak perlu bila ia tidak dikaitkan ke kenyataan empirik tentang aktivitas dan organisasi otonom bersifat bela negara yang sudah eksis di masyarakat. Dalam konteks inilah kita pahami, kelompok LSM seperti Imparsial, yang bernada menolak “proyek” bela negara dengan mengatakan bahwa sejak kecil mengikuti pelajaran PKN (Pendidikan Kewarga Negara) hingga aktif di lingkungan civil society merupakan bentuk keikut sertaa di dalam bela negara. Keharusan (wajib) untuk mengikuti kembali penataran  bela negara sebagaimana direncanakan dianggap sebagai proyek yang menhabiskan anggaran.

Di atas asumsi bahwa penataran singkat di bidang kognitif secara singkat tidak akan efektif, banyak pengamat menyarankan agar dana Rp. 450 miliar bela negara diperuntukkan untuk memperdalam dan memperluas berbagai program-program yang sudah ada di bidang sosial, pengentasan kemiskian, program deradikalisasi, pengentasan kenakalan remaja, penyuluhan bahaya narkoba, pembasmian penyekit menular dan pengentasan buta aksara, program polmas, mitra babinsa, dsb dsb. Program-program kongkrit demikian dipandang sebagai efektif untuk memperkuat kelompok-kelompok dan masyarakat yang pada gilirannya akan memperkuat negara. Juga memperkuat organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok otonom di masyarakat yang terbukti sudah memberikan peran positif bagi pembangunan karakter bangsa seperti gerakan Pramuka, Karang Taruna, Organisasi pemuda, ormas keagamaasn dan budaya, padepokan silat, koperasi, LSM dsb akan lebih efektif guna menjadi pilar-pilar penting bela negara. Selama ini baik kegiatan dan keolmpok otonom di atas kurang mendapat perhatian dan terbukti kekurangan sarana dan prasarana di dalam memperluas dan memperdalam fungsi mereka untuk tujuan-tujuan bela negara sebagaiman diamanatkan dalam UUD’45.***

* Dr.Kastorius Sinaga, Dosen Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional.

( Kas / Kas )

Komentar