02:32:05 WIB
Kamis, 25 Mei 2017
Selasa, 21 Oktober 2014 , 12:49 WIB

Dr. Kastorius Sinaga: Jokowi dan Keinginan 'Menghadirkan Kembali Negara'

Kastorius Sinaga
66657-Pengamat Politik UI Kastorius Sinaga (Jaringnews/ Dwi Djoko Sulistyo)
Pengamat Politik UI Kastorius Sinaga (Jaringnews/ Dwi Djoko Sulistyo)

Demokrasi di Indonesia menjadi sebuah model yang patut didukung dan bahkan dicontoh.

JAKARTA, Jaringnews.com - Prosesi pergantian pemerintahan dari SBY ke Jokowi mendapat sorotan luas. Hampir semua pihak menilai positif bahwa proses transisi demokrasi tersebut menjadi tonggak sejarah baru bagi optimisme Indonesia ke depan. “Democracy works”, demikian media internasional secara singkat menilai terpilihnya Jokowi-JK serta peralihan kekuasaan yang damai dan menyedot antusiasme masyarakat luas. Hadirnya sejumlah pemimpin dunia di dalam pelantikan Jokowi juga memberi signal jelas bahwa demokrasi di Indonesia menjadi sebuah model yang patut didukung dan bahkan dicontoh.

Kisah sukses proses transisi demokrasi di Indonesia, tentu, menjadi semacam “oase” di tengah fenomena global tentang kegagalan demokrasi itu sendiri. Merebaknya turbulensi politik akibat kegagalan demokrasi, saat ini terjadi di berbagai belahan dunia seperti konflik bersenjata di Ukraina, ancaman jatuhnya Irak ke anarkisme bersenjata kelompok ISIS, perang saudara di Suriah hingga “Gerakan Payung” di Hong Kong. Bahkan kegagalan negara akibat tidak berfungsinya demokrasi telah menyuburkan virus pemusnah massal “Ebola” yang saat ini sedang memusnahkan populasi negara-negara Afrika seperti Sierra Leone, Pantai Gading dan Nigeria.

Semua negara-negara tersebut mengalami krisis politik dengan ancaman kegagalan negara di dalam membawa stabilitas, perlindungan sipil, penegakan hukum, rasa aman dan nyaman di masyarakat. Cerita sukses demokratisasi di Indonesia dan kemeriahan pesta rakyat menyambut Jokowi --dan sekaligus melepas SBY -- menjadi contoh yang berbanding terbalik dengan pengalaman negara-negara yang disebut di atas.  Apresiasi berikut kepercayaan dunia terhadap sukses demokratisasi di Indonosia --negara muslim terbesar dengan posisi geopolitik yang sangat strategis serta sistem sosial budaya yang majemuk-- menjadi modal politik berharga bagi Indonesia untuk maju ke depan.

Meski demikian euforia transisi kepemimpinan dari SBY ke Jokowi akan segera dihadapkan pada realitas tugas, tantangan dan masalah yang mahaberat. Berbagai soal seputar dampak kelesuan ekonomi dunia, efek instabilitas geopolitik global, kompetisi pasar dunia yang semakin terbuka, terintgerasi namun semakin merasuk pada “free fight” yang ketat, defisit APBN yang membengkak, tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan, kesenjangan ekonomi antar kelompok dan antar daerah, minimnya kualitas SDM, rusaknya kualitas lingkungan hidup serta parahnya prasarana infrastruktur pembangunan adalah rentetan litani persoalan yang semakin terstruktur menyandera gerak kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

Persoalan-persoalan struktural ini kemudian dihadapkan pada kapasitas birokrasi yang masih lemah serta tingginya tingkat korupsi, inefisiensi serta kapasitas yang rendah di dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Hampir dapat dipastikan bahwa pemerintahan baru tidak memiliki waktu dan ruang gerak manuver yang luas, baik dari sisi fiskal dan politik. Ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi akan lembaran baru Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK, bila tidak dapat dipenuhi dan dikelola dengan baik, akan dapat bersifat kontraproduktif ke depan. Tentu, tabrakan antara ekpektasi tinggi dan realitas  sosial yang memburuk harus kita hindari lewat kesungguhan dan ketulusan kerja keras kita bersama sebagai bangsa.

Dalam konteks ini, terdapat dua agenda dari sembilan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Agenda tersebut bukan saja cukup fundamental bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun juga sangat relevan dengan tren persoalan kekinian atau bahkan keseharian masyarakat Indonesia saat ini. Kedua agenda itu adalah: a) akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, b) menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kedua agenda ini sangat urgen untuk diperhatikan karena memiliki relevansi empirik baik pada tingkat domestik maupun secara global.

Dua agenda besar tersebut sangat dekat dengan tugas pokok kepolisan RI berikut pemangku kepentingan lainnya khususnya berhubungan dengan konteks proses demokratisasi yang ditandai dengan kebebasan masyarakat sipil.

Agenda pertama, yaitu Menghadirkan Kembali Negara, secara konsepsional, sangat diwarnai oleh analisis pemikiran Theda Scokpol, seorang akademisi dari Harvard University, yang dipertengahan 1985, bersama Peter B Evans dan Dietrich Rueschemeyer meluncurkan buku kumpulan tulisan hasil studi dan analisis tentang peran negara dalam kaitannya dengan demokratisasi, globalisasi dan bangkitnya civil society. Bukut tersebut berjudul Bringing the State Back In (Cambridge University Press, 1985). Tesis “bringing the state back in” (menghadirkan kembali negara),  saat itu dan hingga sekarang, banyak digemari dan digunakan sebagai mainstream pemikiran politik untuk menganalisis peran negara di tengah demokratisasi dan adaptasi terhadap globalisasi ekonomi. Secara singkat, Theda dkk kembali menggaris bawahi pemikiran Max Weber tentang negara (state) yang mengatakan bahwa negara tidaklah dapat dipahami sekadar/sebatas pemerintahan. Tetapi lebih dari itu negara merupakan sebuah pengorganisasian yang legal, berbasis pada konstitusi yang memiliki roh idealisme yang tertuang pada kewenangan yang dapat menggunakan kekerasan di dalam mengontrol teritori berikut populasi yang ada di dalamnya. Meski negara secara an sich tidaklah sebatas pemerintahan, namun menurut Weber, sebuah pemerintahan dapat mengahdirkan, atau sebaliknya “mengaburkan” eksistensi keberadaa negara di tengah warganya. Secara praktis proposisi ini merujuk pada faktor efektivitas dan integritas pemerintahan itu sendiri.

Pada fase awal transisi politik, state (negara) dapat mengalami kegamangan, kerapuhan  atau bahkan kemerosotan legitimasi dan kewenangan. Ini terjadi di awal peralihan dari sistem otoriter terpusat ke sistem demokrasi. Namun pada proses perjalannya. pada gilirannya, akan terdapat tuntutan untuk mengembalikan peran negara guna menjamin hal-hal yang sangat fundamental sehubungan dengan keberadaa negara itu sendiri seperti menjamin rasa aman dan perlindungan sosial pada seluruh warga negara. Menurut hemat penulis, abstraksi singkat di atas dapat dijadikan latar belakang konseptual dari agenda “menghadirkan kembali negara” pemerintahan Jokowi-JK.  

Pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla dituntut luas oleh masyarakat untuk secara genuine menghadirkan kembali negara, dalam arti sesungguhnya yaitu memberikan rasa aman, nyaman dan kesejahteraan kepada warganya.

Seperti kita ketahui bersama, selama 15 tahun era reformasi, kebebasan masyarakat telah berkembang sedemikian rupa hingga pada titik dimana tatanan sosial telah terancam oleh praktik anarkhisme, radikalisme dan bahkan nihilisme yang sangat mengganggu sendi-sendi negara kita.

Rentetan aksi beraroma anarkis kerap muncul dan menjadi sorotan media massa dan media sosial di Indonesia karena sifat aksi vulgar yang dilakukan. Khalayak ramai mempertanyakan kehadiran negara berikut aparatnya dalam hal ini kepolisian. Misalnya sweeping, kekerasan terhadap penganut ajaran tertentu, razia tempat hiburan dan rumah ibadah, intimidasi para aktivis masyarakat.  Semua itu merupakan contoh betapa aksi ini melanggeng tanpa kendali. Dari sini, kita menjadi tertarik tentang anarkisme itu sendiri dalam kaitannya peran negara di dalam melindungi setiap warga negaranya.

Anarkisme adalah ideologi yang mengandalkan gerakan keras dari bawah dengan mengekploitasi sikap fanatisme para pengikutnya untuk mengubah secara paksa sistem dan tatanan nilai di masyarakat dan negara. Secara semantik, anarki adalah lawan kata dari hirarki, sehingga tatanan di ruang publik merupakan arena yang hendak direbut untuk selanjutnya direkonstruksi sesuai dengan simbol, keyakinan, dan kepentingan mereka.

Metode perjuangan cenderung machiavelis karena memang sangat mengandalkan propaganda sempit, aksi premanisme, sindikalisme dan bahkan insureksi yang bersifat konspiratif. Simbol-simbol fisik gerakan ini memberi signal tentang sifat eksklusivitas yang bercorak menafikan perbedaan sembari memaksakan keseragaman ide dan penampilan.

Dari politik empirik kita belajar bahwa anarkisme dapat tumbuh dalam sistem yang totaliter maupun sistem demokrasi liberal. Namun, perbedaannya ada pada tujuan dan ikhtiar dari kebangkitan gerakan ini.

Pada sistem totaliter, anarkisme muncul sebagai sel-sel politik di bawah tanah untuk menggalang perlawanan terhadap aparatur dan struktur negara yang menindas.

Sementara itu, pada sistem demokrasi liberal, ia eksis secara terang-terangan sebagai reaksi dan representasi kecemasan terhadap arus liberalisme yang dipandang sempit akan menghancurkan identitas berikut preferensi politik yang didambakan.

Anarkisme menjadi ancaman serius bagi negara demokratis bila demokrasi sendiri gagal memberi rujukan terhadap sistem-sistem yang hendak dibangun. Karenanya, ideologi ini akan cenderung mengambil-alih otoritas negara serta sekaligus memanfaatkan kegamangan penegak hukum sebagai sumber legitimasi aksinya.

Tentu, menindak tegas anarkisme harus dimulai dengan mengganyang rambu-rambu eskalasi aksinya yang terang-terangan melawan hukum. Setelah itu, elite negara harus lebih tegas dan proaktif untuk menunjukkan sikap bahwa kebhinekaan dalam kesatuan serta toleransi merupakan harga yang tak dapat ditawar-tawar demi tegaknya konstitusi republik ini. Dalam konteks inilah kepolisian harus memahami dirinya sebagai representasi negara (state) untuk melawan aksi anarkhisme tersebut.

Dengan agenda pemerintahan Jokowi-JK di atas terdapat momentum bagi kita semua termasuk stakeholder pemangku keamanan dan ketertiban masyarakat untuk dapat berfungsi secara optimal di dalam penegakan hukum guna menghadirkan rasa aman di masyarakat.

* Penulis adalah sosiolog Universitas Indonesia
 

( Kas / Tim )

Komentar