12:26:11 WIB
Minggu, 25 Juni 2017
Selasa, 15 Juli 2014 , 16:48 WIB

Dr. Kastorius Sinaga: Pilpres 2014, UU MD3 dan Koalisi Permanen ?

Kastorius Sinaga
64549-Kastorius Sinaga
Kastorius Sinaga

Sejauh ini, ketua KPK Abraham Samad telah mengeluarkan pernyataan terbuka bila UU MD3 tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja KPK.

JAKARTA, Jaringnews.com - Pemungutan suara pemilihan Presiden baru saja usai digelar dengan sukses. Dari sisi kamtibnas, pemungutan suara pada tangal 9 Juli 2014 yang baru lalu berlangsung aman dan tertib. Panasnya suhu politik masa kampanye telah dapat dilalui dengan baik. Di masa kampanye yang lalu, semarak kampanye tampak sangat berbeda dibanding dengan Pilpres sebelumnya. Untuk pertama kali terjadi di dalam sejarah politik Indonesia, pasangan capres/cawapres hanya terdiri dari dua kandidat, yaitu Prabowo-Hatta vis a vis Jokowi-JK. Kompetisi bersifat frontal (head-to-head competition) tak dapat dihindarkan. Berbagai gelombang kampanye negatif dan hitam (black campaign) sempat menimbulkan kekwatiran di masyarakat akan menghasilkan efek domino konflik di masyarakat. Namun, sejauh ini, konflik yang dikwatirkan tidak terjadi. Semua riak kompetisi sengit memang harus dilalui sebagai bagian dinamika demokrasi. Disamping kepiawaian pengerahan opini dan massa, kematangan budaya dan sikap berdemokrasi masyarakat dan elit sangat ditantang pada Pilpres kali ini.

Media massa, baik yang konvensional (elektronik/cetak) maupun yang mutakhir (media sosial dan on-line) memiliki peran sentral berlangsungnya kontestasi Pilpres. Disamping berfungsi secara positif sebagai saluran partisipasi politik, namun juga, media massa telah larut dalam fungsi ‘agitatif’ untuk menggiring opini publik di atas landasan sikap partisan dari masing-masing media massa konvensional yang ada. Perang opini dan “psy-war” atas sejumlah isu krusial tak terelakkan sehingga menghadirkan kontestasi Pilpres lebih menjadi ajang pertarungan tersembunyi dari kelompok-kelompok strategis (elit) Indonesia yang ada. Masyarakat, secara sosiologis, seolah-olah tergiring ke dalam kondisi “splitting society”, masyarakat yang terbelah ke dalam dua kubu yang antagonistik, yang saling diadu lewat arus informasi dan disinformasi demi reposisi citra positif figur kandidat masing-masing. Hampir dapat dipastikan bahwa kondisi “splitting society” ini masih akan berlangsung hingga di masa-masa pemenang Pilpres kelak memegang tampuk kekuasaan.

Kondisi antiklimaks kontestasi Pilpres muncul pada saat quick-count digelar usai pemungutan suara tanggal 9 Juli kemarin. Kedua kandidat mengklaim kemenangan atas dasar perhitungan cepat dari lembaga survey yang berafiliasi ke masing-masing kandidat. Meski quick count adalah metode prediksi cepat tentang gambaran sebaran perolehan suara dari masing-masing kandidat, namun persepsi yang terbangun di masyarakat seolah-olah hasil quick count bermakna sebagai penentu hasil akhir pemenang Pilpres. Kegaduhan atas posisi QC inilah yang mendorong Presiden untuk mengajak ke dua kandidat dan masyarakat untuk menunggu real count (perhitungan manual) yang absah dari KPU tanggal 22 Juli yang akan datang. Sejauh ini, ke dua kubu terkesan berhasil menenangkan diri. Situasi ini, tentu, memberi hikmah tentang amat pentingnya aspek legalitas dan kredibilitas hasil Pemilu yang dihasilkan oleh KPU selaku penyelenggara Pilpres berikut stakeholder lainnya seperti Bawaslu, MK dan juga Kepolisian. Lembaga-lembaga ini sangat ditantang untuk mampu berperan secara profesional dan kredibel mengawal babak akhir penentuan pemenang Pilpres ini sesuai mandat konstitusi yang diemban masing-masing lembaga.  Harap dicatat, kondisi politik kita saat ini dapat diibaratkan seperti  “air tenang di permukaan yang menyimpan arus pergolakan deras di bawahnya”.

Apapun hasil pengumuman KPU pada tanggal 22 Juli 2014 yang akan datang pasti akan mengundang pro-kontra, khususnya dari pihak yang kalah berdasar hasil real count KPU. Pro-kontra tersebut dapat berbentuk ungkapan kekecewaan yang bisa mengganggu kamtibnas dan stabilitas dalam negeri. Pada titik ini, sikap konstitusionalitas (constitutional life) elit bangsa dan masyarakat kita kembali mendapat ujian penting. Apakah sengketa hasil pemilu yang diumumkan KPU akan disikapi secara konstitusional lewat sidang MK atau sebaliknya lewat gerakan “parlemen jalanan” yang bisa memicu instabilitas?  

Dalam praktik kehidupan tata-negara kita, telah jelas bahwa  sengketa hasil pemilu, terlebih bila ia berpotensi memiliki dampak kontinjensi terhadap stabilitas negara, hanya akan dapat direduksi ke dan diselesaikan secara formal dan materiil di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Lembaga tinggi negara inilah yang memiliki mandat konstitusi untuk mengeluarkan keputusan mengikat dan bersifat final atas sengketa pemilu/Pilpres. Seperti kita ketahui, MK adalah salah satu produk inovatif gerakan reformasi politik 1998 di Indonesia, yang bertugas untuk mengawal konstitusi dan demokrasi di tanah air tercinta ini. Pelembagaan peran MK di dalam kehidupan bernegara kita akan menjadi prasyarat sangat penting untuk konsolidasi demokrasi saat ini dan di masa depan. Karenanya, dari seluruh proses Pilpres yang menyita banyak perhatian bangsa kita, sebenarnya, kita sedang menjalani proses ujian kehidupan berkonstitusi mengingat hakikat demokrasi adalah semata sebagai ikhtiar dan wujud pelaksanaan amanat konstitusi itu sendiri.

Terdapat dua opsi kemungkinan keputusan MK terhadap hasil pengumuman KPU. Pertama opsi yang mengukuhkan hasil perhitungan KPU dan kedua menolak sebagian atau keseluruhan hasil perhitungan KPU, serta kemungkinan dilakukannya PSU (perhitungan/pemungutan suara ulang) secara sporadis sebagai bagian keputusan Hakim Konstitusi atas lokasi yang dianggap terbukti melakukan kecurangan.  Tentang hal ini, secara teknis, kemampuan hakim MK di dalam menggelar perkara sudah sangat memadai mengingat pengalaman panjang lembaga ini menangani sengketa pemilu Pilkada dan Pileg selama ini.
 
Persoalan yang muncul lebih banyak pada reaksi dan resistensi pihak dan pendukung yang merasa tidak diuntungkan dari keputusan sidang MK tersebut. Hal ini sangat berhubungan dengan prakondisi psikologi politik masyarakat dan masing-masing kubu berikut pendukungnya yang tampak memang tidak/belum siap menerima kekalahan. Disamping itu integritas dan kredibilitas lembaga MK yang masih belum pulih total di mata publik sebagai akibat dari kasus korupsi mantan ketua MK akan turut mengungkita daya resistensi terhadap keputusan MK nantinya. Singkatnya, kerawanan dan gangguan kamtibnas dan keamanan dalam negeri relatif akan masih sangat tinggi di saat sidang MK digelar hingga pada pascakeputusan MK. Polri dibantu oleh TNI harus tetap mewaspadai kerawanan tersebut terlebih hal itu terjadi saat masyarakat memasuki masa lebaran yang sangat rentan diprovokasi lewat isu SARA.  
Fenomena Koalisi Permanen

Minimal, ada dua peristiwa yang menarik menjelang pengumuman KPU atas hasil hitung manual Pilpres. Yang pertama adalah terbitnya Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). UU ini terkesan muncul sebagai bagian skenario politik besar dalam rangka “konsolidasi” kekuasaan DPR pascapemilihan legislatif 2014, dan juga sebagai antisipasi terhadap hasil Pilpres 2014. UU MD3 tampak didukung penuh oleh koalisi Merah Putih dan dipihak lain ditolak mentah-mentah oleh partai koalisi pendukung Jokowi-JK.

Peristiwa ke dua adalah pengukuhan (penanda-tanganan) Koalisi Merah Putih, di Tugu Proklamasi 14 Juli 2014, sebagai bentuk Koalisi Permanen., Momentum pematenan koalisi permanen ini tampak apik menarik karena dilakukan sebelum pemenang Pilpres berdasar real count KPU diketahui. Pematenan Koalisi Permanen dari 7 partai pendukung Prabowo-Hatta secara real politik cukup signifikan karena koalisi ini menguasai 2/3 kursi (353 kursi) di DPR.

Soliditas Koalisi Permanen ini condong agak menguat sebagai “conter movement” terhadap adanya manuver yang menarik gerbong Golkar, lewat ide Munas yang dipercepat, untuk berpindah dari kubu Prabowo-Hatta ke kubu Jokowi-JK. Manuver ini tampak diinisasi oleh faksi dan kader Golkar yang telah terlebih dahulu bergabung ke kubu Jokowi-JK.  Karenanya, Koalisi Permanen ini bermakna positif ganda. Di satu pihak, bila Prabowo-Hatta terpilih menjadi Presiden/Wapres maka lewat koalisi permanen, kubu ini akan mengusai ke dua cabang kekuasaan penting, yaitu cabang eksekutif dan legislatif secara solid.  Tesis “Bring The State Back In” akan dipastikan terwujud lima tahun ke depan. Di pihak lain, jika sekiranya Jokowi-JK yang akan terpilih menjadi Presiden/Wapres, maka koalisi permanen tersebut akan mengadakan oposisi bersifat masif dari DPR akibat kekuasaan dominan mereka di lembaga ini.

Efek ganda fungsi Koalisi Permanen di atas akan lebih jelas terlihat bila dihubungkan dengan keberadaan UU MD3 yang pada tanggal 8 juli 2014 telah disyahkan lewat rapat paripurna DPR. Dalam UU MD3 yang baru ini, banyak pasal yang dianggap memberikan kewenangan terlalu luas kepada DPR. Salah satunya ialah menyangkut masalah penyidikan perkara hukum khusus di mana penegak hukum harus mengantongi izin terlebih dulu dari Mahkamah Kehormatan DPR sebelum memeriksa anggota dewan. Penentuan Ketua DPR juga diubah lewat UU MD3 yang baru lewat sistem pemilihan dan bukan penjatahan bagi partai pemenang Pileg yang merupakan fraksi terbanyak di DPR sebagaimana kebiasaan sebelumnya.  Selain itu, salah satu pasal UU MD3 yang baru juga memberikan hak kepada anggota DPR alokasi anggaran layaknya dana aspirasi. Hal ini muncul dalam Pasal 80 huruf j UU MD3 di mana anggota dewan berhak mengajukan usul pembangunan di daerah pemilihannya dan berhak mendapatkan anggaran atas usulan itu.

Banyak kalangan memprotes munculnya UU MD3 ini dengan alasan yang berbeda. Kubu PDI-P/Jokowi-JK memprotes UU MD3 ini karena jatah ketua DPR menjadi tidak pasti jatuh ke tangan mereka meski mereka merupakan fraksi terbesar dan pemenang Pileg 2014 kemarin. Logika dibalik keberatan ini gampang dicerna. Bisa dibayangkan, betapa sulit dan repotnya Jokowi-JK, sekiranya kelak terpilih menjadi Presiden/Wapres, mengendalikan DPR bila nakhoda dan majoritas awak lembaga superbodi ini tidak berada di dalam rentang kendali koalisinya. Otomatis, praktik sandera-menyandera politik akan mengalami hipertensi di dalam hubungan kekuasaan antara pemerintah dan legislatif.

Kalangan masyarakat sipil juga melancarkan protes terhadap UU MD3, khususnya terhadap pasal “imunitas hukum” ijin memeriksa anggota DPR lewat rezim baru, Mahkamah Kehormatan DPR.  Sejauh ini, ketua KPK Abraham Samad telah mengeluarkan pernyataan terbuka bila pasal tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja KPK  --namun lebih berdampak pada institusi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan-- mengingat UU Tipikor bersifat “lex spesialis”. Namunpun demikian, pasal tersebut jelas akan memberi posisi tawar tinggi bagi anggota DPR berhadapan dengan lembaga penegakan hukum.

Bila judicial review atas UU MD3 ini tidak mengubah substansi pasal-pasal krusial di atas, maka dapat dipastikan bahwa pada tataran riil politik, lanskap politik Indonesia akan menjadi “ruang privelege” koalisi permanen Merah Putih selama periode lima tahun ke depan. Di titik ini menjadi sangat jelas, politik adalah seni mengelola kemungkinan. Tampaknya Koalisi Merah Putih mengelola berbagai kemungkinan dengan baik dan sistematis.
 
*Penulis adalah pengamat sosial dan politik.

( Kas / Nvl )

Komentar