06:29:22 WIB
Minggu, 30 April 2017
Selasa, 01 Desember 2015 , 06:08 WIB

Syarief Hasan: Presiden Joko Widodo Harus Tegas

Luska Mujidayanti
73759-Syarief Hasan (Jaringnews)
Syarief Hasan (Jaringnews)

Kedudukan seorang menteri di dalam kabinet adalah sebagai pembantu presiden dan harus menjaga nama baik presiden.

JAKARTA, Jaringnews.com - Dalam kepemerintahannya Presiden Joko Widodo kerab mendapatkan kegaduhan dari sejumlah kabinetnya dan jajaran petinggi lainnya. Mulai dari kegaduhan yang mencuat dari Kementerian Perhubungan dimana Menhub Ignasius Jonan soal standar keselamatan Federation Aviation Administration (FAA) yang tidak meningkat, lalu Menhub juga pernah meminta maaf dan menarik pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik pemilik Lion Group sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rusdi Kirana, kemudian kasus Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priuk.

 

Kemudian Menteri Badan Usama Milik Negara (BUMN) Rini Soemarsono. Rini juga diduga memiliki rapor merah atas hasil audit yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Rini disebut-sebut terkait dalam kasus pemberian surat keterangan lunas (SKL) BLBI dan kasus pembelian pesawat tempur Sukhoi dimana dalam skandal pembelian Sukhoi, Rini ditengarai memiliki peran sentral. Indonesia membeli empat unit pesawat Sukhoi dan dua unit helicopter Mi-35 dari Rusia dengan cara imbal beli dengan hasil penjualan komoditas pertanian Indonesia yang memiliki harga jual baik.

Dalam pembelian tersebut, Rini, berdasarkan instruksi Megawati yang saat itu menjabat sebagai presiden, memerintahkan Kepala Badan Urusan Logistik Widjanarko Puspoyo untuk melakukan pembelian tersebut tanpa melibatkan Komisi I DPR. Bulog yang seharusnya menjaga stabilitas harga pangan malah melakukan transaksi senilai USD193 juta di luar tugasnya.

Hal ini dikecam oleh banyak pihak. Pada akhirnya, kasus Sukhoi diselesaikan secara politik. DPR memaafkan pemerintah yang dianggap salah prosedur.

Dalam kasus BLBI, Rini dipanggil oleh KPK sebagai saksi karena sebagai menteri dianggap mengetahui proses pemberian Surat Keterangan Lunas. KPK tengah menyelidiki indikasi adanya tindak pidana korupsi karena menduga bahwa SKL tetap diberikan walau beberapa obligor BLBI tidak melakukan kewajibannya.

Lalu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dinilai cenderung menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan partainya maupun koalisi partainya dalam kekisruhan internal Partai Golkar maupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sedangkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dinilai pakar dan pengamat serta masyarakat minim prestasi, walaupun kemudian keluar idenya pencetus program "Bela Negara"

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani tidak menaati aturan Pasal 23 Undang-undang (UU) Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara, dimana Menteri Puan yang belum mundur dari posisi anggota DPR 2014-2019, meski sudah menjabat Menko PMK.

Sedangkan yang masih panas adalah ulah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang menyerahkan rekaman percakapan Ketua DPR Satyo Novanto yang mencatut nama Jokowi-JK saat bertemu dengan petinggi Freeport ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam perpanjangan kontrak Freeport.

Keadaan tersebut sangat disesalkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. Menurut mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini, kedudukan seorang menteri di dalam kabinet adalah sebagai pembantu presiden dan harus menjaga nama baik presiden.

Dimana dalam kinerjanya harus selalu kompak, bersih dan bertanggung jawab. Apalagi kalau telah dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo untuk melayani masyarakat Indonesia.

Berikut petikan wawancara Jaringnews.com dengan Politisi Partai Demokrat Syarief Hasan, di Jakarta, Jumat (27/11) lalu :

Partai Demokrat sebagai partai penyeimbang dalam kepemimpinannya Presiden Joko Widodo, bagaimana menanggapi sering terjadinya kegaduhan maupun kisruh di dalam konerja presiden oleh para kabinet maupun jajaran petinggi lainnya?

Saya pikir ini cuma soal manajemen kepemerintahan. Jadi kalau sebenarnya mereka sangat mengetahui posisi mereka masing-masing maka tidak akan terjadi kesalahpahaman atau ketidakberesan. Diharapkan semua menteri tidak saling menyerang, tidak saling mempunyai kepentingan, tidak saling beda pandangan, sehingga dimata masyarakat akan terlihat baik dan damai.

Karena fenomena kegaduhan tersebut telah bergulir, kira-kira sikap yang harus diambil oleh Presiden Joko Widodo?

Dalam menjalankan kepemimpinannya Presiden Jokowi harus mempunyai ketegasan, sikap sendiri tanpa dipengaruhi dari kiri-kanan,dan fokus terhadap tujuan Nawacitanya.

Lalu?

Jadi ya, semua ya tergantung Pak Jokowi juga. Kalau ada perbedaan seharusnya diselesaikan dalam rapat tertutup sehingga dapat diselesaikan dengan satu pandangan. Jadi nantinya tidak ada lagi perbedaan pandangan di luar sana, dimana para menteri maupun jajaran petinggi lainnya menjadi satu pandangan dan satu tujuan. Dan hal ini selalu dilakukan SBY selama beliau memimpin negara Indonesia.

Soal kasus Ketua DPR Setyo Novanto?

PD menyerahkan dan mempercayakan kasus ini ditangani oleh MKD. Karena PD yakin MKD akan menanganinya dengan profesional dan jujur.

Ditengarai ada permainan dalam sidang Setyo di MKD?

Saya belum mendengar adanya permainan tersebut. Jadi jangan terlalu di besar-besarkan kalau itu cuma diduga-duga.

( Lus / Deb )

Berita Terkait

Komentar