01:31:56 WIB
Senin, 29 Mei 2017
Rabu, 22 Maret 2017 , 08:30 WIB

Mee Ati Aten: Jeritan Hati Orang Papua

Johannes Sutanto de Britto
82629-Peluncuran buku Mee Ati Aten di Jakarta (Jaringnews/Johannes Sutanto de Britto)
Peluncuran buku Mee Ati Aten di Jakarta (Jaringnews/Johannes Sutanto de Britto)

"Kami bukan mau mengemis saham atau meminta belas kasihan, tetapi kami ingin berunding setara antara tuan tanah, tuan yang punya uang dan tuan yang berkuasa dengan prinsip FPIC agar ada win-win solution dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-
undangan."

JAKARTA, Jaringnews.com - Sebuah buku berjudul Mee Ati Aten (Mari Berunding dengan Kami Pemilik Tanah) diluncurkan di tengah kisruh Pemerintah Indonesia dengan Freeport.

Buku setebal 36 halaman ini diterbitkan oleh Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Timika dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pemilik tanah adat.

Melalui buku ini, Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Timika Odizeus Beanal mendesak Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PFI) melibatkan pihaknya dalam perundingan di tengah kisruh terbaru antara Pemerintah Indonesia Vs Freeport.

Odizeus menegaskan Warga Papua adalah pemilik gunung. Mereka ada sebelum ada negara. Mereka ada di sana sebelum PFI dan Pemerintah Indonesia membuat kontrak karya.

"Kami ada bukan karena Freeport, kami juga bukan ada karena negara. Pencipta menempatkan kami di Amungsa (wilayah adat Suku Amungsa) sama seperti Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Firdaus, agar kami memiliki wilayah itu dan berkuasa atas tanah dan segala isinya," tegasnya di sebuah diskusi dan peluncuran buku "Mari Berunding dengan Kami Pemilik Tanah Freeport" di Komnas HAM baru-baru ini.

Ia pun lantas menekankan tuntutan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang telah dan akan berdampak sosial bagi anak bangsa.

"Kami bukan mau mengemis saham atau meminta belas kasihan, tetapi kami ingin berunding setara antara tuan tanah, tuan yang punya uang dan tuan yang berkuasa dengan prinsip FPIC agar ada win-win solution dan dituangkan dalam Peraturan Perundang- undangan," terangnya.

Ia melanjutkan,"Kami harus berunding atau bermusyawarah di Timika, bukan di ruangan-ruangan atau di hotel-hotel di Jakarta agar terbuka dan disaksikan masyarakat dan roh-roh leluhur kami."

Pihaknya pun menginginkan perundingan atas hak atas tanah, kerusakan lingkungan, karyawan, pengamanan, luasan wilayah kerja, CSR bagi Papua dan bagaimana pasca tambang serta bentuk kompensasi bagi pemilik tanah.

"Kami tidak ingin larut dalam perseteruan. Kami ingin bicara apa hak kita dalam sebauh meja perundingan yang bermartabat untuk membicarakan hak serta masa depan Papua dengan Freeport secara menyeluruh."

Dosen Universitas Cenderawasih Marinus Yaung pun menyebut buku ini adalah jeritan hati orang Papua karena selama ini negara tidak menghargai orang Papua sebagai pemilik tanah.

Anggota Komnas HAM Nur Kholis dalam pengantar buku ini berharap buku ini bisa mendorong kesadaran baru terutama bagi korporasi dan negara untuk berdialog dalam posisi yang setara dalam menjalankan mandat pembangunan termasuk dalam pengelolaan pertambangan, sebelum semuanya terlambat.

( Deb / Deb )

Komentar