04:26:15 WIB
Kamis, 29 Juni 2017
Kamis, 20 April 2017 , 15:01 WIB

Lakukan Penistaan Agama, Ahok Dituntut 1 Tahun Penjara

Karina Utami
83154-Sidang penistaan agama dengan terdakwa Ahok (Foto: Ist)
Sidang penistaan agama dengan terdakwa Ahok (Foto: Ist)

Hal-hal yang dianggap memberatkan Ahok adalah menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah sikap Ahok yang sopan di persidangan dan turut andil dalam pembangunan.

JAKARTA, Jaringnews.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan hukuman pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.

“Perbuatan saudara secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur 156 KUHP, oleh karena itu harus dijatuhi pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun,” kata JPU Ali Mukartono, saat membacakan tuntutan di sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok, yang digelar PN Jakarta Utara di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Hal-hal yang dianggap memberatkan Ahok adalah menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah sikap Ahok yang sopan di persidangan dan turut andil dalam pembangunan.

Jika hakim nantinya mengabulkan tuntutan jaksa tersebut, secara singkat dapat dimaknai bahwa terdakwa Ahok tidak perlu meringkuk di penjara selama 1 tahun, asalkan dalam 2 tahun ke depan ia tidak mengulangi perbuatan serupa.

Dalam materi dakwaan jaksa, Ahok semula didakwa dengan dua pasal, yakni Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dakwaan tersebut terkait dengan pernyataan Ahok saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016, yang antara lain menyebut: “dibohongi pake Surat Al-Maidah ayat 51”.

Pasal 156 KUHP berbunyi: “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500”.

Pasal 156a KUHP menyebutkan: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

Ali Mukartono mengatakan, dari jalannya persidangan, Pasal 155a KUHP tidak berlaku untuk perkara ini.
 

( Kar / Deb )

Komentar