02:29:51 WIB
Kamis, 25 Mei 2017
Jum'at, 25 November 2016 , 15:32 WIB

Menlu RI: Kekerasan Seksual oleh Pasukan PBB Harus Dicegah

Johannes Sutanto de Britto
80583-Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi (Jaringnews/Johannes Sutanto de Britto)
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi (Jaringnews/Johannes Sutanto de Britto)

Menlu Retno menekankan pentingnya mengubah pendekatan pasukan penjaga perdamaian PBB dari reaktif menjadi preventif. 

SYDNEY, Jaringnews.com - “MIKTA harus memberikan kontribusi nyata dalam menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas dunia termasuk melalui Operasi Penjaga Perdamaian PBB” desak Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi di Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-8 MIKTA di Sydney, Australia, Jumat, 25/11.

Dikethaui, MIKTA adalah perkumpulan informal lima negara perekonomian berkembang yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia.

Ia menekankan operasi penjaga perdamaian PBB harus selalu menghormati prinsip-prinsip dasar seperti persetujuan pihak yang sedang konflik, tidak memihak, serta penggunaan kekuatan militer yang minimal.

Menlu Retno menekankan pentingnya mengubah pendekatan pasukan penjaga perdamaian PBB dari reaktif menjadi preventif. 

Ia menambahkan peran perempuan yang lebih besar akan dapat mengisi kekosongan dalam komunikasi dan meningatkan rasa aman bagi perempuan dan anak-anak di daerah konflik. Selain itu, peran perempuan juga akan dapat meningkatkan gender mainstreaming serta kontribusi perempuan dalam pembangunan dan perdamaian.

”Peran pasukan penjaga perdamaian perempuan dapat membantu meningkatkan efektifitas advokasi kepada perempuan dan anak-anak di daerah konflik mengenai pentingnya perdamaian,” tutur Menlu Retno. 

Menlu RI menawarkan penggunaan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) di Sentul sebagai center of excellence dalam peningkatan kapasitas pasukan penjaga perdamaian dari MIKTA.

“Kita harus pastikan pasukan penjaga perdamaian dari MIKTA memiliki kemampuan dan perlengkapan yang tinggi,” tegas Menlu Retno.

Menlu RI juga mendorong agar langkah-langkah terus diambil untuk mencegah adanya pelanggaran termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB terhadap masyarakat di daerah konflik.

“Pasukan penjaga perdamaian harus senantiasa memenangkan hati dan pikiran komunitas di daerah konflik, oleh karena pendekatan-pendekatan yang outside the box dan innovative perlu terus dikembangkan,” tegas Menlu RI.

( Deb / Deb )

Komentar