20:10 WIB
Sabtu, 26 Juli 2014
Rabu, 19 September 2012 18:41 WIB

Upaya Pemerintah Kendalikan Dampak Merokok

Syahrial Mayus
Dilarang Merokok
Dilarang Merokok

Hal yang sangat butuh diperjuangkan adalah perlindungan generasi muda

JAKARTA, Jaringnews.com - Landasan Pemerintah Indonesia untuk mengendalikan masalah rokok, merupakan pertimbangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam melindungi anak terhadap dampak tembakau (rokok) serta zat adiktif yang terkandung di dalamnya.

Ini sesuai dengan Undang-undang nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL) Kemenkes RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE, melalui surat elektroniknya, Sabtu, (15/9).

"Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa zat adiktif meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau", ujar Tjandra.

Ditambahkan, pasal 67 Undang-undang perlindungan anak menyatakan perlindungan khusus terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau, dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif melalui kegiatan pencegahan, pemulihan kesehatan fisik dan mental serta pemulihan sosial.

"Dalam hal pencegahan, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menjauhkan anak dari akses rokok, perlindungan dari sasaran pemasaran industri rokok (dengan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok), pemberian informasi yang benar tentang bahaya rokok (edukasi, peringatan kesehatan bergambar) dan perlindungan dari terpapar asap rokok, jelas Tjandra.

Lebih lanjut, Prof. Tjandra menerangkan bahwa Pemerintah telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai zat adiktif bagi Kesehatan.

Selanjutnya, hal-hal yang diatur dalam RPP tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan, yaitu: Pencantuman peringatan bahaya kesehatan berupa gambar dan tulisan sebesar 40% pada masing-masing sisi depan dan belakang pada bungkus rokok; Larangan pencantuman informasi yang menyesatkan, termasuk kata light, ultralight, mild, extra mild, low tar, slim, full flavor dan sejenisnya; Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), termasuk ketentuan bahwa tempat khusus untuk merokok di tempat kerja dan tempat umum, harus merupakan terbuka dan berhubungan langsung dengan udara luar; Larangan iklan, promosi dan sponsorship; serta pengendalian iklan produk tembakau dan iklan di media penyiaran, karena berbagai studi yang menunjukkan sasaran iklan adalah anak-anak dan remaja.

Menurut data hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2011, persentase perokok aktif di Indonesia mencapai 67% (laki-laki ) dan 2.7% (perempuan) dari jumlah penduduk, terjadi kenaikan 6 tahun sebelumnya perokok laki-laki sebesar 53 %. Data yang sama juga menyebutkan bahwa 85.4% orang dewasa terpapar asap rokok ditempat umum, di rumah (78.4%) dan di tempat bekerja (51.3%).

"Mereka yang merokok dirumah sama dengan mencelakakan kesehatan anak dan istri", tegas Tjandra.

Dengan diterbitkannya Undang-undang  36 tahun 2009 tentang Kesehatan khusunya pasal 113 sampai pasal 116 jelas menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya pengendalian dampak tembakau.

"Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok, telah diidentifikasi sebagai intervensi efektif di tingkat daerah dalam strategi pengendalian penyakit tidak menular (PTM). Ditergetkan dapat mencakup 497 Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan 100% Bebas Asap Rokok pada 2014", ujar Tjandra.

Dalam upaya pengendalian tembakau, upaya advokasi  perlu dirancang, diantaranya melalui pemberdayaan masyarakat dan legislasi Peraturan Daerah (PERDA). Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 telah melakukan advokasi ke beberapa provinsi dan kabupaten/kota terkait pengembangan KTR.
 
"Hingga saat ini sekitar 76 Kabupaten/Kota yang telah diadvokasi. beberapa diantara Kabupaten/Kota tersebut telah menyampaikan keinginannya untuk mengembangkan kebijakan terkait pengembangan KTR. Saat ini tercatat sudah sekitar 32 Kabupaten/Kota memiliki kebijakan KTR, serta 3 Provinsi DKI Jakarta, Bali, dan Sumatera Barat", kata Tjandra.

"Hal yang sangat butuh diperjuangkan adalah perlindungan generasi muda dari gencarnya iklan, promosi dan sponsor rokok yang sangat mempengaruhi keiinginan generasi muda untuk mulai merokok", tandas Tjandra.
 

(Mys / Mys)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini