05:53 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014
Selasa, 3 Januari 2012 17:19 WIB

Pemerintah Antisipasi Kenaikan Inflasi Akibat Pembatasan BBM

JaringNews
Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

Mengantisipasi tekanan inflasi akibat pembatasan BBM, Pemerintah sudah siap.

JAKARTA, Jaringnews.com - Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dilaksanakan mulai April ini. Pemerintah kini tengah mempersiapkan aturan teknis pelaksanaannya.

Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa hari ini (3/1) di kantornya di Jakarta. Dengan pernyataan ini ia juga sekaligus memastikan bahwa  Pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini.  Sedangkan untuk mempertahankan  kuota yang ditetapkan dalam APBN sebanyak 37,5 juta kiloliter tak terlampaui, Pemerintah melakukan pembatasan pemakaiannya.

"Pembatasan itu tentunya  akan dilakukan secara bertahap," kata menteri dengan julukan Rambo alias rambut bodas itu.

Namun pada akhirnya, kata dia,  semua  masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi tidak boleh menggunakan premium. Untuk alternatifnya disediakan gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG) dan liquified gas for vehicle (LGV). Harga BBG nantinya sekitar Rp 4.100 per lsp (liter setara premium).

Hatta Rajasa menyadari kemungkinan adanya tekanan inflasi akibat pembatasan ini. Namun Pemerintah sudah melakukan antisipasi. Apalagi Pemerintah juga akan  menaikkan tarif dasar listrik pada bulan yang sama.

Menurut Ketua Umum PAN ini yang kemarin malam juga secara panjang lebar telah diwawancarai Metro TV tentang hal ini, pemerintah akan meredam kenaikan inflasi dengan menjaga harga bahan pokok.

Meskipun demikian Hatta juga menyiratkan kemungkinan naiknya tingkat inflasi inti  yakni kenaikan harga yang diakibatkan pengaruh global. Untuk hal ini, Hatta mengatakan, Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi. Tetapi akan halnya harga yang dikendalikan pemerintah (administered price), Pemerintah akan berupaya sedapat mungkin mengecilkan dampaknya terhadap inflasi.

Di lain bagian penjelasannya  Hatta menambahkan kebijakan pembatasan BBM perlu ditunjang oleh perbaikan pelayanan transportasi umum.

Besarnya alokasi APBN untuk subsidi BBM telah lama menjadi sorotan. Menurut Prof. Dr. Roy Sembel, Indonesia sebenarnya kaya energi alternatif yang bisa digunakan menggantikan BBM. Tetapi hal itu tidak tergali karena riset untuk itu belum memadai.

"Riset tidak jalan bukan karena tidak ada dana, tetapi karena dananya dipakai untuk mensubsidi BBM yang kebanyakan dinikmati kelas menengah kea tas," kata Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan Universitas Kristen Indonesia itu.

(Ben / Dhi)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini