13:42 WIB
Selasa, 2 September 2014
Selasa, 12 Juni 2012 13:56 WIB

Pemerintah Terbitkan Aturan, Hapus PPN Jasa Angkutan Umum

Pius Lima Klobor
Angkutan Umum
Angkutan Umum

Apabila kereta api atau kapal tersebut disewakan atau dicarter, maka tetap dikenakan PPN.

JAKARTA, Jaringnews.com - Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.03/2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di  Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Melalaui keterangan tertulisnya hari ini, adapun maksud dikeluarkan PMK tersebut, antaralain untuk memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PPN terhadap pihak-pihak terkait, seperti pihak pengguna dan pihak penyedia angkutan umum di darat dan di air.

Lebih dari itu, juga untuk mengurangi beban pajak yang harus dipikul oleh pengguna jasa angkutan umum di darat dan di air, serta mengurangi beban administrasi perpajakan bagi penyedia jasa angkutan umum di darat dan di air.

Dijelaskan dalam PMK tersebut, jasa angkutan umum di darat yang tidak dikenakan PPN meliputi kendaraan angkutan umum yaitu kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, juga jasa angkutan umum kereta api.

Sementara, jasa angkutan umum di air yang tidak dikenai PPN meliputi jasa angkutan umum di laut, jasa angkutan umum di sungai dan danau, dan jasa angkutan umum penyeberangan menggunakan kapal.  

Namun, apabila kereta api atau kapal tersebut disewakan atau dicarter, maka tetap dikenakan PPN. Sedangkan kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam (plat nomor kuning) tetap tidak dikenai PPN walaupun disewa atau dicarter.

(Pio / Pio)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini
  
  • Terpopuler
  • Terkomentari