03:58 WIB
Kamis, 28 Agustus 2014
Minggu, 3 Juni 2012 20:22 WIB

Jamsostek Harap Pemerintah Segera Terbitkan PP tentang BPJS

Nikky Sirait
Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga
Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga

Ke depannya, kata Hotbonar, semua pekerja harus terdaftar dalam program JKN BPJS Kesehatan.

JAKARTA, Jaringnews.com - Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengungkapkan, transformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah rampung hingga 80 persen, yakni terkait dengan pemisahan aset yang prosesnya didukung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan 20 persen sisanya yakni terkait dengan peraturan pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan alias OJK.

Akibat belum adanya peraturan pemerintah terkait ini, sambung Hotbonar, pemisahan aset masih terbentur kendala, terutama yang berkaitan dengan investasi. Adapun PP investasi yang dibutuhkan sebagai acuan BPJS untuk berinvestasi masih menunggu terbentuknya pengelola OJK.

"Kami harap pemerintah bisa segera terbitkan peraturan pemerintah yang dijadikan acuan pembentukan dan pelaksanaan BPJS Kesehatan 1 Januari 2014," ujar dia di Jakarta, Minggu (3/6).

Dia juga menuturkan, pihaknya tengah mempersiapkan pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berupa penambahan manfaat pelayanan kesehatan, perbaikan IT dan mengenai sumber daya manusianya. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan (PT Askes) akan bertindak sebagai pelaksana.

Adapun 2.686.479 pekerja di 67.412 perusahaan, data hingga triwulan satu tahun 2012, tercatat menjadi peserta program JPK Jamsostek. Angka tersebut masih 25 persen dari total peserta aktif, yang berkisar 10,7 juta. Ke depannya, kata Hotbonar, semua pekerja harus terdaftar dalam program JKN BPJS Kesehatan.

"Ini yang menjadi tantangan semua pihak: pengaturan dan perluasan kepesertaan dan penumbuhan kesadaran pekerja dan pengusaha. Karena semua pekerja pekerja harus membayar untuk dapatkan jaminan kesehatan, beda dengan penduduk miskin yang ditanggung pemerintah," pungkas Hotbonar.

(Nky / Nky)

Berikan komentar anda:

Masukan kode dibawah ini